kievskiy.org

BPK Sampaikan 10.154 Temuan ke Presiden

JAKARTA,(PRLM).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan 10.154 temuan dari 666 objek pemeriksaan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2015). Hal itu dikemukakan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat diterima Jokowi dalam rangka Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2015 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan IHPS 1 tahun 2015 yang disampaikan itu memuat ringkasan dari 666 objek pemeriksaan, terdiri atas 117 objek pada pemerintah pusat, 518 objek pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 objek BUMN dan badan lainnya. Jika dilihat berdasarkan jenis pemeriksaannya, ada 607 objek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Harry mengatakan dari pemeriksaan 666 objek itu ditemukan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.544 (48,88%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp33,46 triliun. "Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.609 (58,42%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp21,62 triliun," katanya. Rinciannya, pertama, kerugian negara sebanyak 3.030 (65,74%) permasalahan senilai Rp2,26 triliun. Kedua, potensi kerugian negara sebanyak 444 (9,63%) permasalahan senilai Rp11,51 triliun. Ketiga, kekurangan penerimaan sebanyak 1.135 (24,63%) permasalahan senilai Rp7,85 triliun. Selain itu, terdapat 3.281 (41,58%) permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 3.137 (95,61%) penyimpangan administrasi dan 144 (4,39%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp11,84 triliun. Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terjadi pada pemerintah pusat sebanyak 792 (17,18%) permasalahan senilai Rp8,65 triliun, pada pemerintah daerah 3.716 (80,63%) permasalahan senilai Rp11,90 triliun, serta pada BUMN dan Badan Lainnya sebanyak 101 (2,19%) permasalahan senilai Rp1,07 triliun. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan IHPS I Tahun 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2014 dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014. Dari sisi ketepatan waktu, penyerahan LKPD 2014 naik menjadi 93,51% dibandingkan penyerahan LKPD 2013 pada periode yang sama sebesar 87,02% (IHPS I 2014). Selama semester I tahun 2015, BPK telah menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp15,66 triliun kepada entitas yang diperiksa. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.826 (24,11%) rekomendasi senilai Rp256,10 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 9.068 (37,52%) rekomendasi senilai Rp1,61 triliun belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut, dan 9.271 (38,36%) rekomendasi senilai Rp13,80 triliun belum ditindaklanjuti, serta 4 (0,01%) rekomendasi senilai Rp57,45 juta tidak dapat ditindaklanjuti," kata Harry. (Arie C. Meliala/A-147)***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat