kievskiy.org

Potensi Laut Indonesia Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli berdiskusi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016.*
MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli berdiskusi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016.*

JAKARTA,(PR).- Kontribusi laut Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih di bawah 30 persen. Padahal, sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Soalnya, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia diperkirakan sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun. "Indonesia dengan luas wilayah laut yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB nasional masih di bawah 30 persen. Dari informasi yang saya peroleh, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia adalah 1,2 triliun dolar AS per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang kebijakan pembangunan kelautan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016. Artinya, kata Jokowi, masih banyak potensi laut Indonesia yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga pemerintah harus melakukan program-program pembangunan sektor kelautan secara terarah dan lebih tepat sasaran. Jokowi juga ingin kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus mampu mengonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada. Kalau melihat di beberapa negara seperti ekonomi kelautan Jepang, kata Jokowi, Jepang mampu menyumbang 48,5 persen PDB atau setara dengan 17.500 miliar dolar AS. Sementara Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 kilometer mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar dolar AS. Jokowi menegaskan, program-program pembangunan kelautan Indonesia nantinya harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan. "Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas. Namun, harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita," katanya. Menurut Jokowi, pembangunan sektor kelautan Indonesia harus dipercepat. Dia meyakini masa depan Indonesia ada di laut dan Indonesia akan bisa menjadi negara besar kalau mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar. Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli mengatakan, ada tujuh komponen utama yang dibahas dalam rapat yang masih perlu dirumuskan lagi secara detail ke depan. Pertama, membangun budaya maritim karena anak-anak muda agar mulai mencintai laut kembali. "Karena negara yang kuat di laut, punya pengaruh yang besar di dunia," kata Rizal. Kedua, memanfaatkan sumber daya laut sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat kita. Contohnya melalui langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini memberi manfaat sangat besar. Kerugian akibat pencurian ikan dapat dikurangi. Ketiga, membangun tata ruang kelautan dan lingkungan laut yang bagus dengan kebijakan kelautan yang berkelanjutan. Keempat, membangun infrastruktur dan konektivitas antarpulau atau tol laut. Tol laut ini, menurut Rizal penting untuk meningkatkan integrasi NKRI. Dengan adanya konektivitas, tol laut, NKRI justru semakin terintegrasi dan bermanfaat besar mengurangi biaya logistik dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kelima, membangun pendidikan dan iptek di dalam bidang maritim dan kelautan. Keenam menggalakkan diplomasi maritim. Ketujuh memperkuat ketahanan keamanan pangan maritim. Khusus soal ini, Rizal mengatakan presiden meminta ada kerja sama pihak-pihak yang mengatur keamanan maritim agar penyelundupan di Indonesia bisa berkurang. "Untuk itu perlu koordinasi antara Bakamla (Badan Keamanan Laut), KKP, Polri, TNI, dan sebagainya untuk mengurangi smuggling (penyelundupan)," kata Rizal. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dalam satu tahun terakhir Indonesia punya pertumbuhan yang sangat bagus. Dia menjelaskan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada awal pemerintahan Jokowi cuma 102, sekarang sudah 110. NTN itu angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). Melalui deregulasi yang dilakukan, kata Susi, kapal kecil nelayan sudah dibebaskan dari keharusan membuat izin-izin layar, dll. Untuk izin kapal angkut dari wilayah tangkap ke pelabuhan pun, kata Susi sudah direlaksasi. "Tetapi kebijakan untuk kapal asing ilegal, destructive fishing seperti pakai bom itu tetap harus kita ditegakkan," katanya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat