kievskiy.org

Di KTT G20, Jokowi Minta Hapus Kebijakan Proteksi

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo mendorong negara-negara anggota G20 untuk menghapus semua bentuk dari kebijakan proteksi, baik itu tarif maupun non-tarif. Hal ini disampaikannya pada sesi ketiga KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok, Senin, 5 September 2016. "Banyak kebijakan perdagangan dari negara-negara maju dilakukan dengan mengorbankan negara-negara berkembang," kata Jokowi seperti dalam keterangan pers yang diterima "PR" di Jakarta. Jokowi juga mengingatkan akan semangat perjanjian perdagangan bebas. Hal itu dikemukakannya agar perdagangan antarnegara tidak mengalami hambatan yang berarti. "Agar tetap terbuka dan konsisten dengan WTO serta menghindari pengecualian bagi para non-anggota," katanya. Sebelumnya, pada pembukaan KTT, Presiden Tiongkok Xi Jinping juga telah menyuarakan bahaya dari kebijakan proteksi bagi perekonomian global. Sebab, kebijakan-kebijakan proteksi yang diberlakukan justru dapat merugikan negara-negara berkembang. Jokowi meminta komitmen negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan seimbang. Dalam sesi yang membahas tentang investasi dan perdagangan internasional, itu, Jokowi mengingatkan pula, perdagangan jadi motor penggerak perekonomian. Namun, dalam realitasnya saat ini, perdagangan global menemui banyak kendala dan terus melemah. Untuk itu, dia meminta penguatan sistem perdagangan multirateral yang ada saat ini. "Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang," kata Jokowi memperkuat alasan penghapusan kebijakan proteksi. Jokowi juga menyerukan agar pelaku usaha sektor usaha mikro, kecil, dan menengh (UMKM) dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global (global value chain) dan berperan dalam perekonomian dunia. Sektor UMKM di Indonesia menurut Jokowi telah memainkan peranan yang sangat besar. Dia menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan. "Juga berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif," katanya. Berkaitan dengan investasi, Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia meningkatkan iklim usaha dan investasi di Indonesia. Sejumlah kebijakan ekonomi pun coba ditawarkan Presiden dalam forum itu. "Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah," kata Jokowi.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat