PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE mengecam tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan Haris Azhar selaku Direktur Lokataru dan Fatia Maulidiyanti, Ketua KontraS ke Polda Metro Jaya, Rabu 22 September 2021.
Pelaporan itu dinilai bentuk serangan pada para pembela hak asasi manusia oleh pejabat Indonesia dengan cara menyalahgunakan hukum.
Laporan Menko Marves Luhut teregister dengan nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Menko Marves Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia dengan menggunakan pasal pencemaran nama di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga mengajukan gugatan perdata Rp 100 Miliar.
Baca Juga: Perseteruan dengan Haris Azhar, Polda Metro Bakal Jadwalkan Pemeriksaan Luhut
Sebelumnya, Tim Advokasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah menerima dua kali somasi dari Luhut terkait dengan pernyataan yang disampaikan Fatia Maulidiyanti dalam program acara NgeHAMtam berjudul "Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!" lewat channel Youtube Haris Azhar.
"Koalisi Masyarakat Sipil Serius Revisi UU ITE yang terdiri lebih dari 20 organisasi yang berkomitmen serius mendorong revisi UU ITE mengecam pelaporan pemidanaan dan perdata pada Haris dan Fatia oleh pejabat publik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan," kata Muhamad Isnur, perwakilan koalisi dalam keterang tertulis koalisi Rabu 22 September 2021.
Pelaporan pun dianggap salah satu bentuk serangan pada para pembela HAM oleh pejabat Indonesia dengan cara menyalahgunakan hukum untuk keperluan dirinya sendiri.
Sebelum Luhut, Kepala Staf Presiden Moeldoko juga melaporkan aktivis anti korupsi Egi Primayogha dan Miftahul Choir dari Indonesia Corruption Watch pada 10 September 2021.
Baca Juga: Menag Gus Yaqut Puji Habis Cinta Laura: Saya Ingin Menangis tapi Malu Ada Istri