kievskiy.org

Reformasi Agraria Harus Tepat Sasaran

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali (kiri), Sekjen Kementerian Agraria dan TR Noor Marzuki, dan Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin dalam diskusi Dialektika Demokrasi “Kembali ke Chitoh Reforma Sagraria”, Kamis, 30 Maret 2017.*
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali (kiri), Sekjen Kementerian Agraria dan TR Noor Marzuki, dan Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin dalam diskusi Dialektika Demokrasi “Kembali ke Chitoh Reforma Sagraria”, Kamis, 30 Maret 2017.*

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menegaskan agar tidak lagi terjadi penguasaan lahan maupun hutan oleh segelintir orang di republik ini. Yang terjadi saat ini, menurut dia, sangatlah menyedihkan karena banyak lahan yang luasnya fantastis dikuasai oleh sekelompok orang saja. Sementara mayoritas warga masyarakat, terutama di lokasi yang bersangkutan tidak memiliki tanah sejengkalpun. “Sekarang sebagian kecil menguasai begitu besar, dan sebagian besar hanya menguasai begitu kecil,” ujar Zainudin, Kamis, 30 Maret 2017, dalam diskusi Dialektika Demokrasi “Kembali ke Chitoh Reforma Sagraria” bersama Noor Marzuki (Sekjen Kementerian Agraria dan TR) dan Iwan Nurdin (Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria), di Gedung DPR RI. Reforma Agraria yang didengung-dengungkan oleh pemerintah sebagai program kerja, dikatakan Zainudin haruslah tepat sasaran. “Ini harus tepat sasaran, kalau tidak dia tidak bershasil. Distribusi tahan ini harus tetap, khsusnya petani miskin yang sekarang jadi buruh tani yang tanah tidak dimiliki mereka. Maka mereka akan diberdayakan,” ujar Zainudin. Untuk melihat apakah Reforma Agraria berhasil atau tidak, menurut dia, bukanlah perkara sulit. “Sekarang ini para petani miskin, penggarap, buruh tani. Secara ekonomi akan terberdayakan. Ekonomi mereka menjadi membaik setelah menerima program ini,” katanya. Untuk itu, Zainudin menghimbau agar pemerintah benar-benar membenahi cara kerja agar Reforma Agraria tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Koordinasi sektor internal pemerintah harus terjadi. Jika tidak progam ini tidak akan berhasil, ego sektoral di negeri ini masih sangat menonjol,” kata Zainudin. “Pemerintah harus membuat road map nya agar semua tahu apa kerjanya, posisi dan tanggungjawabnya apa. Payung hukum menjadi pijakan untuk menjaga dibelakang hari terjadi hal-hal yang akan menyulitkan pelaksanaannya yang akhirnya membawa hal buruk,” ucapnya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat