kievskiy.org

Ketua MPR Temui Warga Telukjambe di Penampungan Tanah Abang

SEJUMLAH warga dari tiga desa di Telukjambe Barat, sedang beristirahat di shelter sementara mereka di Islamic Centre, kompleks Masjid Al Jihad Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, Senin 14 November 2016 lalu.*
SEJUMLAH warga dari tiga desa di Telukjambe Barat, sedang beristirahat di shelter sementara mereka di Islamic Centre, kompleks Masjid Al Jihad Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang, Senin 14 November 2016 lalu.*

JAKARTA, (PR).- Ratusan warga tiga desa Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang terlunta-lunta di Masjid Istiqomah Al-Hayatudin, Tanah Abang, Jakarta. Mereka diusir dari kampung halamannya lantaran tanahnya diakui milik PT Pertiwi Lestari yang direncanakan untuk pemakaman sekelas San Diego Hills. "Kami menempati lahan itu sejak tahun 1960-an, dan sebagian lahan produktif itu dijadikan pertanian," ujar Kustiawan, koordinator Posko warga Karawang sewaktu ditemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, di lokasi penampungan warga Telukjambe Barat itu, Jumat 31 Maret 2017. Dijelaskannya, keterusiran ribuan warga Desa Wanajaya, Margakaya dan Margamulya, itu diawali dari adanya klaim kepemilikan oleh Perum Perhutani pada 2013. Mereka diminta mengosongkan tanah yang dikuasainya, yang belakangan telah dialihkan kepada PT PL. Pengusiran paksa oleh aparat keamanan menjadikan warga sebagai pengungsi ke Jakarta, yang ditampung Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hingga Oktober 2016 warga didatangi Sekda Karawang utusan Bupati Cellica Nurrachadiana. "Tapi semua bohong dengan janji yang diucapkan saat membujuk kami tinggal di Rusunami Karawang sehingga kami balik ke Jakarta untuk ketemu presiden dan wakil rakyat. Karena saat itu bapak (Zulkifli Hasan) masih sebagai Menteri Kehutanan RI," ujarnya. Menanggapi ini, ketua MPR Zulkifli Hasan berjanji mengkomunikasikan permasalahan itu kepada pihak berwenang terkait mulai presiden, Gubernur Jawa Barat, hingga Bupati Karawang. "Pengungsi Rohingya saja kita tampung dan tangani masalahnya, apalagi warga sendiri," ujarnya. Di negara yang ber-Pancasila ini seharusnya tidak perlu terjadi hal seperti ini. Saya akan kontak secepatnya Gubernur Jabar dan Bupati Karawang,” ujar Zulkifli seraya menambahkan nasib anak-anak, sekolah atau pendidikan anak-anak yang ikut mengungsi harus diperhatikan jangan sampai mereka berhenti bersekolah.. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan reforma agraria yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui program redistribusi lahan 12,7 juta hektar seharusnya tepat sasaran kepada petani perdesaan dikembangkan pertanian. "Jangan sampai program itu terkesan bagi-bagi lahan dan bahkan memunculkan mafia-mafia tanah baru," ujarnya seraya menyebut sekitar 35 juta hektare hutan konsesi hanya dikuasai oleh 531 perusahaan, padahal di tempat-tempat tersebut terdapat 31 ribu desa dengan status yang tidak jelas berlokasi di dalam kawasan hutan tersebut.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat