JAKARTA, (PR).- Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapatkan tugas dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan konflik agraria antara petani dengan PT Pertiwi Lestari di Telukjambe, Karawang, Jawa Barat.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan Djalil mengatakan, Jokowi menyuruhnya untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Telukjambe, Karawang. Dia mengatakan, solusi akan dicari agar petani bisa mendapatkan akses ke hutan sosial dan mendapatkan penampungan yang layak.
"Ini kan persoalan konflik yang sudah lama sekali. Pak presiden minta pada saya untuk menyelesaikan dengan cara yang tentu masuk akal," ujarnya, Rabu, 3 Mei 2017.
Menurut penuturan Sofjan, sengketa setidaknya terdiri atas dua hal. Pertama, perbedaan penentuan jenis kawasan sengketa yang masuk ke dalam kawasan kehutanan atau tidak. Dalam catatan sertifikat BPN, tanah sengketa itu adalah tanah erpah atau tanah sewa turun-temurun. Tanah erpah juga bisa berarti hak guna usaha (HGU) dari jaman Belanda. "Tidak mungkin HGU dikeluarkan di kawasan hutan," ujarnya.
Kemudian yang kedua, sengketa antara masyarakat petani dan PT Pertiwi Lestari. Terkait hal ini, dia mengatakan, harus mencari penyelesaian masalah yang dapat menyelesaikan masalah. "Harus mencari formula dalam 2-3 hari ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjanjikan penyelesaian sengketa tanah yang kini tengah dialami oleh para petani asal Telukjambe, Karawang. Jokowi berjanji akan memutuskan persoalan sengketa tanah yang telah berlangsung menahun itu dalam tiga hari ke depan.
Janji tersebut didapatkan para petani Telukjambe setelah perwakilan petani menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu, 3 April 2017. Upaya bertemu Jokowi tersebut akhirnya bisa terlaksana setelah para petani Teluk Jambe melalui proses yang cukup berliku. Bahkan mereka sempat melakukan aksi mengubur diri di depan Istana Kepresidenan. ***