kievskiy.org

Masih Banyak TKI Bermasalah di Jeddah

JEDDAH, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menemukan masih banyaknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bermasalah di Saudi Arabia. Seperti kabur dari majikannya, hingga persoalan gaji yang belum dibayarkan bahkan sampai 20 tahun. hal tersebut ditemukannya saat meninjau kondisi dan Shelter (penampungan) TKI yang bermasalah di Saudi Arabia. "Ini sangat aneh kenapa bisa sampai 20 tahun TKW kita tidak dibayar oleh majikannya," kata Fahri Hamzah, saat berdialog dengan para TKW di KJRI Jeddah, Selasa, 16 Mei 2017. Menurut Fahri, kedepan para TKI harus legal masuk ke Saudi dan untuk pembayaran gaji juga harus menggunakan sistem kontrak. "Jadi para TKI kita jangan berurusan dengan majikan tetapi asosiasi atau penyalur tenaga kerja resmi," ujarnya. Dia menjelaskan, para TKI harus disiapkan handphone dengan aplikasi. Jadi, apabila mereka bermasalah bisa langsung lapor menggunakan aplikasi tersebut. "Jadi ada yang tidak nyambung ini, antara Kedutaan, keluarga TKI dan mereka, kenapa bisa tidak dibayar selama puluhan tahun," tuturnya. Adapun Para Delegasi Muhibah Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Saudi dan Abu Dhabi, yaitu Akbar Faisal (Nasdem), Zulfadhli (Golkar), Lalu Gede Sjamsul Mujahidin (Hanura), Achmad Fauzan Harun (PPP). Dalam Kunjungan Kerja Muhibah tersebut, tim juga menyempatkan meninjau pelaksanaan amnesty TKI yang telah dilaksanakan sejak 2013 lalu. Seperti diketahui, amnesti tiga bulan diumumkan pada April 2013 sebelum diperpanjang oleh Raja Abdullah. Sementara untuk Amnesti 2017 yang baru saja diumumkan pangeran Mohammed bin Naif, Minggu, 19 Maret 2017 lalu, memberikan pilihan pada ekspatriat pelanggar izin tinggal untuk meninggalkan Arab Saudi dengan dibebaskannya sanksi denda dan hukum. Berdasarkan pemantauan di KJRI Jeddah, sampai saat ini pun masih banyak para TKI yang memanfaatkan perpanjangan amnesty tersebut. Fahri Hamzah dan rombongan direncanakan akan bertemu dengan LSM dan masyarakat Indonesia membicarakan isu-isu aktual dalam negeri dan persoalan TKI di Saudi Arabia.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat