JAKARTA, (PR),- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan, setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto dijadikan tersangka oleh KPK, itu tidak berpengaruh dengan kebijakan dan sikap politik parlemen yang tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
“Masalah hukum KPK itu urusan pribadi Pak Novanto. Tidak ada urusannya dengan kebijakan di parlemen. Mekanisme kerjanya berbeda. Jadi, tidak ada perubahan peta politik di DPR untuk mendukung pemerintah,” tegas Ketua DPD RI itu pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.
Menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau parliamentery threshold OSO sepenuhnya menyerahkan kepada Ketua Fraksi Hanura di DPR. Anggota Pansus RUU Pemilu di DPR yang akan memutuskan pada paripurna DPR RI pada Kamis 20 Juli 2017.
“Jadi, urusan parliamntery threshold maupun president threshold itu kami serahkan sepenuhnya kepada anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Hanura. Sebagai anggota Pansus tentu keputusannya yang menguntungkan partai Hanura,” demikian Ketua DPD RI.Karena itu Ketua Fraksi Hanura harus mengambil langkah-langkah yang sesuai hati nurani, sehingga dialah yang bertanggung jawab. Tapi, sampai hari ini belum ada laporan dari fraksi Hanura. “Kami berharap proses politik di DPR besok sebaiknya dengan musyawarah mufakat. Tapi kalau deadlock, ya terpaksa dengan voting,” pungkasnya.***