PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui adanya sejumlah kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial (bansos). Oleh karena itu, ia meminta percepatan pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah karena sebagai upaya mendorong roda perekonomian.
Permintaan tersebut disampaikan lantaran Mensos Risma menemukan fakta di lapangan, yaitu data bansos yang belum tersalur sebanyak 578 Kelompok Penerima Manfaat (KPM), termasuk 18.225 penambahan KPM tahap kedua untuk wilayah Sulawesi Selatan.
"Untuk Kabupaten Maros saja ada 578 KPM ditahap 1 yang belum tersalur, sementara tahap kedua masih ada 18.225 penambahan KPM," kata Mensos Risma.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan data di lapangan, penyaluran bansos yang belum disalurkan akan diselesaikan secepatnya.
Baca Juga: Nekat Menerjang Banjir, Pasangan Kekasih Rela Naik Panci Raksasa Agar Bisa Menikah
Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu KPM yang belum terdistribusi, serta kartu dan bantuan yang belum tersalurkan.
“Ini jumlahnya cukup besar, seperti di Kabupaten Gowa terdapat 2400 KPM yang belum mendapatkan bansos," katanya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa ada berbagai kasus lain yang ditemukan seperti lokasi KPM yang jauh dan KPM lansia, sehingga realisasi penyaluran rendah.
Baca Juga: Amien Rais Ungkap Janji Hadiah Saat Dibujuk Agar PAN Dukung Jokowi: Saya Bisa Jadi Konglomerat
Sementara itu, hasil perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September untuk seluruh Provinsi Bali mencapai Rp450 miliar.