SUMEDANG, (PR).- Institut Pemerintah Dalam Negeri memberikan gelar honoris causa di bidang politik dan pemerintahan kepada Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Kamis, 8 Maret 2018. Dalam orasi ilmiahnya, Megawati berbicara setidaknya mengenai tiga isu.
Pertama adalah mengenai peranan perempuan dalam politik. Menurut dia, meskipun konstitusi telah sejak awal memberikan akses setara bagi partisipasi perempuan dalam politik, namun minat perempuan untuk masuk ke dunia politik dianggapnya masih rendah.
Kedua, Megawati mengkritik pemberlakuan peraturan menteri yang mempercepat usia pensiun peneliti madya dari sebelumnya umur 65 menjadi 60 tahun. Hal itu dipandangnya tidak tepat di tengah kurangnya peneliti.
“Tidak ada salahnya jika aturan tersebut ditinjau kembali. Apalagi saat ini kita sedang berupaya membangun Science Based Policy,” katanya.
Terakhir, Megawati menekankan pentingnya memberlakukan kembali Garis Besar Haluan Negara. Hal itu dipandangnya penting karena selama ini arah pembangunan sering tidak berkelanjutan seiring pergantian kepala negara maupun kepala daerah.
Saat Megawati menjabat presiden, ia masih merupakan Presiden Mandataris MPR. Namun di sisi lain, amandemen terhadap konstitusi UUD 1945 mencabut wewenang MPR untuk menetapkan GBHN.
“Tetapi, saya berjuang keras agar Indonesia tetap memiliki blueprint rencana pembangunan. Karena saya meyakini langkah politik konkret untuk menjaga NKRI yang berideologi Pancasila adalah melalui politik pembangunan,” katanya.
Menurut dia, politik pembangunan yang dirumuskannya adalah untuk mengintegrasikan antar kota-kabupaten, antar provinsi, antar pulau, serta mengikat kuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
