JAKARTA, (PR).- Menteri Sosial Idrus Marham mengajukan surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri dan pengurus DPP Partai Golkar, Jumat, 24 Agustus 2018. Hal itu terkait dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada dirinya, Kamis 23 Agustus 2018.
Idrus memberikan pernyataan pengunduran dirinya sebagai menteri dan pengurus Partai Golkar seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat, 24 Agustus 2018. Ia mengaku bertemu dengan Jokowi untuk memberitahukan tentang pengunduran dirinya sebagai menteri.
Ia mengaku, mengundurkan diri dari Mensos sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan menjaga kehormatan presiden. “Presiden selama ini diakui sebagai pemimpin yang memiliki reputasi, komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Ia menambahkan, memilih mengundurkan diri supaya tidak menjadi beban sekaligus tidak mengganggu konsentrasi presiden dalam menjalani tugas sehari-hari. Menurutnya, presiden saat ini menjalani tugas yang tidak ringan.
Konsentrasi kasus
Selain itu, ia mengatakan, pilihan yang diambilnya itu merupakan upaya menaati proses hukum yang tengah berjalan. “Saya menghormati dan ingin berkonsentrasi dalam mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung di KPK dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
Ia mengemukakan, alasan yang serupa diajukan juga ke Partai Golkar. Menurutnya, ia mengundurkan diri sebagai pengurus untuk menjaga marwah partai. Apa lagi saat ini partainya tengah berikhtiar untuk menjadi partai yang bersih dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, ia mengatakan, memilih mundur supaya tidak menjadi beban bagi partai. Pasalnya, semua partai kini tengah bersiap memasuki masa pileg dan pilpres.***