NUSA DUA, (PR).- Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengakui ada kesalahan komunikasi terkait pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) premium. Pengumuman tarif baru premium dibatalkan setelah ada kajian bahwa kenaikan harga tersebut bisa berdampak terhadap inflasi.
Seperti diketahui, Pertamina mengumumkan kenaikan harga Pertamax series, Dex Series, serta Biosolar non subsidi karena menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Sore harinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Igantius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM Premium yang disubsidi pemerintah.
Namun pengumuman kenaikan harga Premium tersebut dibatalkan selang satu jam setelahnya.
Rini mengatakan, hal itu terjadi setelah dirinya melaporkan ke Presiden RI Jokowi mengenai kenaikan Pertamax Rabu pagi. Dalam pertemuan tersebut sempat ada diskusi mengenai kenaikan Premium dengan Jokowi, Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Nah pada sore itu, memang belum dikomunikasikan, memang ada keslaahan, karena saya kan ada di Palu, lalu ke Sigi. Tidak ada komunikasi (sinyal) wkatu di Sigi, habis itu berangkat ke sini (Bali),"ujar Rini usai menghadiri acara penandatanganan kerja sama financing dan investasi 19 proyek BUMN di Nusa Dua, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018.
Rini mengatakan, Jokowi sudah meminta dirinya mengontak Jonan. Berdasarkan hasil peninjauan Pratikno, ternyata kenaikan premium berdampak negatif terhadap inflasi serta daya beli masyarakat kecil dan menengah. "Sudah saya instruksikan tidak naik," ujar dia.
Ketika ditanyakan mengenai rakor kenaikan premium, Rini mengatakan dirinya tidak menghadiri karena harus ke Palu. "Saya juga tidak tahu apa pembicaraannya antara pak Jonan, Menkeu dengan yang lain. Mungkin sudah ada pembicaraan itu, tetapi memang penekanan dari awal memang kenaikan Pertamax,"ujar dia.
Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menolak menjelaskan mengenai kejadian tersebut. "Saya lebih baik menjelaskan saat keputusan sudah diambil. Ya selesai dulu lah di sini. Di sini (pertemuan tahunan IMF) sudah penuh acaranya," ujar dia.
Darmin mengatakan, Indonesia mengalami situasi di mana transaksi berjalan masih tetap cukup tinggi walaupun saat ini sudah berada di bawah 3 persen. Aliran modal memang keluar selama beberapa bulan ini. "Sehingga kita harus merubah itu. Karena dia (modal asing) sudah keluar, selalu perlu kebijakan agar dia kembali lagi," ujarnya.