JAKARTA, (PR).- Wacana pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pascapenetapan presiden didorong untuk sesegera mungkin terlaksana. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno pun meminta ring 1 dari masing-masing kubu mempercepat pertemuan itu.
Hendrawan yang menanggapi pernyataan politisi Gerindra Andre Rosiade kemarin menyebut di pihak koalisi Jokowi pun rencana ini memang terus dibahas. Dia juga tak menyanggah ketika wartawan mengkonfirmasi apakah pertemuan itu akan dilaksanakan bulan ini. "Iya sudah sepakat (dilaksanakan bulan ini) kita sudah mendorong supaya segera dilakukan pertemuan," kata Supratikno saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 4 Juli 2019.
Menurut dia, rekonsiliasi sebenarnya sudah terjadi antara dua rival yang berseteru di Pilpres itu. Dalam beberapa pernyataan publiknya, Jokowi dan Prabowo kerap menyebut keduanya adalah sahabat dan apapun yang terjadi tidak akan merenggangkan persahabatan keduanya.
Meski demikian, Hendrawan menyebut pertemuan antara keduanya setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU akan membuat suasana politik yang sempat panas semakin mereda. Dia pun berharap pertemuan ini jadi pembuka dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. "Akar rumput lihat elitenya damai akan damai juga. Silaturahim esensial dalam posisi kita sebagai bangsa," ucap dia.
Meski begitu. PDIP melihat kalau rekonsiliasi yang hendak dibangun ini tidak diartikan sebagai bagi-bagi kursi antara kedua belah pihak. Menurutnya terkait penyusunan kabinet serahkan saja ke tim yang nanti akan dibentuk oleh presiden nanti. "Menyusun kabinet tidak semudah membangun panitia syukuran. Nanti serahkan ke tim-tim yang dibentuk. Karena kan untuk mengisi kabinet dan seterusnya harus dipikirkan secara masak, strukturnya seperti apa, komposisinya apa, prioritas program lima tahun ke depan akan seperti apa," ucap dia.
Namun, Hendrawan mengingatkan kembali kalau dalam konstitusi Indonesia tidak mengenal koalisi kontra oposisi. Menurutnya, yang ada adalah gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Demokrasi kita kan demokrasi gotong royong," ucap dia.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani membenarkan kalau rencana pertemuan Jokowi dengan Prabowo akan digelar bulan ini. Pertemuan ini rencananya akan membicarakan penyelesaian polarisasi di masyarakat. "Yang dibicarakan bagaimana agar efek negatif keterbelahan itu bisa kita selesaikan dalam waktu secepat cepatnya," kata Arsul.
Selain itu, lanjutnya, dipertemuan tersebut Jokowi akan membahas masalah pendukung Prabowo yang masih terkena kasus hukum. Serta tak tertutup kemungkinan ada pembahasan lainnya. "Kalau kita baca visi-misi Prabowo dan Jokowi kan banyak irisannya, mungkin ada program-program yang bisa dimasukan ke program Jokowi" ungkapnya.
Terkait dengan pembangunan kursi menteri di luar koalisi, Arsul menegaskan itu belum dibahas lebih lanjut. Terutama dengan partai koalisi Jokowi. "Nanti kalau ketemu yang dibicarakan bukan siapa yang akan masuk. Pertanyaan pertama dalam pertemuan itu kan apakah perlu nambah yang baru apa engga. Kalau oke baru kita tambah. Berapa kemudian siapa," ucapnya.