PANDEGLANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum bisa memastikan besaran anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, karena harus menunggu persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan besaran anggaran untuk tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020, sebab pembahasan untuk Pilkada harus menunggu dari DPRD Kabupaten Pandeglang.
"Kalau untuk kepastian anggaran itu, kita kan harus sama-sama dengan DPRD. Kalau saya bicara ini dapat sekian, jadi anggaran itu dibahas bersama-sama DPRD, legalitasnya adalah dengan DPRD. Kalau saya sampaikan sekian nanti perubahan gitu kan. Diusulkan sudah ada usulannya sesuai dengan itu, nanti kita bahas di sana,” tuturnya, Senin 16 September 2019.
Ia mengatakan, kaitan dengan pembahasan besaran anggaran harus menempuh mekanisme yang ada. Namun, kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan tahapan Pilkada.
“Kaitan dengan masalah ini kan ada mekanismenya, bukan tidak jelas. Itu kan harus dibahas dengan DPRD, kita juga harus melihat kemampuan keuangan kita. Kan kewajiban pemerintah juga untuk memfasilitasi. Kendalanya kita nunggu pembahasan dari DPRD, kan ada RKUA dari RKUA baru penyusunan anggaran 2020,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Bupati kaitan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020, dan menyampaikan peraturan KPU sudah dilembarnegarakan untuk dijadikan acuan pelaksanaan pilkada 2020.
“Dari 270 daerah ini salah satunya Pandeglang termasuk di dalamnya, kami menyampaikan kaitan dengan masalah persoalan persiapan untuk proses penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” katanya.
Ia mengatakan, Pemkab belum bisa menyampaikan anggaran pasti untuk pilkada 2020, dengan alasan perlu melakukan pembahasan dengan DPRD, karena DPRD saat ini belum selesai menyusun alat kelengkapan dewan (AKD). “Jadi kami hanya menunggu saja, tapi pada prinsipnya Pemkab pandeglang siap memberikan anggaran untuk Pilkada,” ujarnya.
Persoalan besaran, kata Sujai, dirinya belum mengetahui secara pasti, baru disampaikan gambaran di RKUA sudah ditetapkan, senilai 66 miliyar. “Kami baru bisa menyampaikan besaran setelah adanya proses penandatanganan NPHD, baru itu angka pasti. Kecuali pemberinya yang mau menyampaikan silahkan,” katanya kepada wartawan Kabar Banten, Ade Taufik.***