YOGYAKARTA, (PR).- Akun Twitter anggota DPRD DIY, Hanum Salsabila Rais (@hanumrais) dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong terkait peristiwa penusukan Menkopolhukam Wiranto. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Fraksi PAN yang menjadi tempat Hanum bernaung di DPRD DIY.
Suharwanta, Wakil Ketua DPRD DIY sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD DIY mengungkap pihaknya belum melakukan langkah lanjutan terkait adanya pelaporan atas Hanum Rais. Suharwanta memilih wait and see dan menghormati Hanum Rais sebagai pribadi dewasa yang paham batasan-batasan hukum.
“Kalau sikap partai, saya kira partai punya mekanisme. Bagi partai konteks (cuitan Hanum) tak ada pelanggaran apapun. Itu hak Mbak Hanum, di partai tak ada hal yang dilanggar. Kita hormati semuanya. Di Dewan (DPRD DIY) juga sesuai koridor perundangan yang ada, itu semua dihormati,” kata Suharwanta pada wartawan sebelum rapat paripurna DPRD DIY Senin 14 Oktober 2019.
Terkait sanksi yang mungkin bisa diberikan pada Hanum, Suharwanta mengatakan belum mau berandai-andai terlalu jauh. Di PAN diakui legislator daerah pilih Bantul tersebut tidak ada kontrol etik atas cuitan pribadi masing-masing kader.
“Kita belum perlu berandai-andai, kita tunggu prosesnya seperti apa. Di partai selama ini tak ada kontrol apa pun karena itu hak pribadi masing-masing sebagai warga negara. Bagi partai tak ada masalah, kita tunggu proses yang berjalan. Secara khusus belum ada komunikasi, tapi kita lihat bagaimana kedepan,” ucapnya.
PAN sendiri hingga saat ini belum melihat cuitan Hanum sebagai hal yang merugikan partai. Meski menimbulkan resonansi, namun PAN belum melihat dampak buruk lainnya terkait imbas cuitan tersebut. “Terkait konteks ini belum ada survei atau jajak pendapat, belum. Hanya resonansi ada tapi belum sampai itu merugikan partai atau hal lain yang negatif,” tuturnya.***