JAKARTA, (PR).- Sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju diselenggarakan di Istana Merdeka, Kamis, 24 Oktober 2019. Dalam pembukaan sidang, Jokowi menekankan supaya seluruh menteri bekerja sama dan meninggalkan ego sektoral.
Jokowi juga memberikan hak veto kepada Menteri Koordinator untuk mencegah adanya menteri yang berjalan sendiri-sendiri dan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan visi-misi presiden.
Saat membuka ratas, Jokowi menekankan mengenai visi-misi presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Nawacita sebagai rujukan bagi para menterinya dalam bertugas. Menurutnya, para menteri tidak memiliki visi-misi kecuali visi-misi presiden dan wakil presiden.
“Tolong ini dicatat karena (dalam periode) lima tahun lalu, ada satu, dua, atau tiga menteri belum paham tentang ini,” kata Jokowi.
Ia juga mewanti-wanti supaya sesama menteri tidak membawa perdebatan ke publik. Bila ada perbedaan pandangan, maka perdebatan harus tetap dilakukan di dalam rapat.
“Dalam sidang paripurna, rapat terbatas, rapat internal, ada payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan. Silahkan ramainya di dalam rapat. Saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan,” ujarnya.
Kerja tim
Ia juga menyinggung supaya para menteri tidak pernah absen mendatangi rapat. Terutama bila rapat itu dikoordinasi oleh para Menteri Koordinator.
Hal ini ia katakan dengan merujuk kepada pengalaman terdahulu, dimana ada beberapa menteri yang tidak pernah memenuhi undangan rapat yang diselenggarakan Menko.
“Saya juga baru dengar (menteri tidak pernah datang rapat Menko). Bagaimana kita bisa konsolidasi, koordinasi? Diundang rapat oleh Menko saja tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi, kerja tim,” ujarnya.
Seusai ratas, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Jokowi menekankan bila kerja ke depan di antara kementerian dan berbagai bidangnya adalah kerja tim. Pelaksanaan setiap program tidak didasarkan kepada kerangka kerja sektoral yang diwarnai ego.
“Kan selama ini ada ego sektoral, menteri ini-menteri itu dan sebagainya berbeda-beda. Jadi (seharusnya) kerja tim,” kata Mahfud.
Menurutnya, tugas Menko ke depan adalah mengawal visi presiden agar bisa diimplementasikan oleh menteri, badan dan lembaga yang dibawahinya. “Menarik yang terlalu cepat, mendorong yang terlalu lambat sehingga teamwork itu tampak, bahwa itu adalah pelaksanaan visi presiden,” katanya.
Hak veto
Terkait dengan kerja tim ini, Mahfud menuturkan, Jokowi memberikan kewenangan kepada Menko untuk mengeluarkan veto terhadap suatu kebijakan menteri di wilayah kerjanya.
“Perintah presiden tadi begitu. Tidak boleh menteri itu menyempal (keluar) dari (kebijakan) Menko. Kalau memang menyempal dan merasa tidak terikat terhadap kebijakan Menko, padahal Menko itu melaksanakan visi presiden, maka menurut presiden tadi, Menko bisa memveto apa yang dilakukan oleh menteri,” katanya.
Mahfud sendiri sempat ditanya mengenai kesanggupannya berkoordinasi dengan kementerian di bawahnya. Secara struktural, ia membawahi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Ketiga menteri tersebut memiliki kekuatan politik yang besar.
Sebagaimana diketahui, Prabowo merangkap sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Tito merupakan mantan Kapolri yang memiliki jaringan luas dalam institusi yang memiliki moto “Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat” itu. Sementara Yasonna merupakan politisi PDI Perjuangan, partai yang kini tengah berkuasa.
Mengenai hal ini, Mahfud mengaku telah membuat kesepakatan dengan ketiga menteri itu soal koordinasi. Ketiga menteri itu dikatakannya sudah siap untuk berkoordinasi.
Secara khusus, Prabowo juga dikatakan Mahfud sudah siap berkoordinasi. “Malah secara berseloroh, saya bilang, Pak Prabowo, saya akan ke kantor bapak kalau ada sesuatu. Kan Saya tinggal menyeberang. Tapi, Pak Prabowo bilang, ‘tidak boleh ke kantor saya, saya yang menghadap bapak’. Begitu. Artinya, meski itu gurauan, tapi itu niat atau itikad untuk bekerja sama,” katanya.***