SUBANG, (PR).- Persoalan defisit yang melanda BPJS Kesehatan terjadi karena BPJS itu sendiri, bukan karena faktor rumah sakit atau pemegang kartunya. Presiden Joko Widodo mengatakan hal tersebut seusai melakukan inspeksi ke RSUD Subang, Jumat 28 November 2019.
Dalam keterangannya kepada awak media di Pelabuhan Patimban, Jokowi mengatakan bahwa dalam sidak yang dia lakukan, ditemui hampir 90 persen pasien menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.
“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” kata Presiden.
Baca Juga: Defisit BPJS Kesehatan, Presiden Minta Gencarkan Penagihan
Ia menambahkan, yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya. Menurut dia, BPJS harus mampu mengendalikan defisit, terutama bila mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.
“Ada 133 juta (orang) yang dicover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu, yang 133 juta orang itu, artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan,” ujarnya.
Jokowi melakukan inspeksi mendadak dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang, Jumat 29 November 2019. Agenda tersebut merupakan inisiatif Presiden Jokowi sendiri dan tidak ada dalam agenda resmi Presiden.
Selama peninjauan, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr Ahmad Nasuhi.
Baca Juga: Sengkarut Data Jadi Hulu Persoalan BPJS Kesehatan