JAKARTA, (PR).- Pemerintah mencanangkan program kartu prakerja yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo di periode kedua mulai bisa direalisasikan pada 2020 nanti.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Netty Prasetyani meminta agra pelaksanaan program ini terukur dan tidak hanya jadi isapan jempol saja.
Menurut Netty, dengan nilai anggaran sekitar Rp 10 Trilyun untuk 2 juta pengangguran, pemerintah harus dapat memberikan argumentasi yang jelas mengenai kartu pra kerja ini. Apalagi APBN 2019 defisit Rp 199 triliun.
"Jadi, pemerintah harus transparan. Anggaran besar kalau berdampak posistif dan berkorelasi menyelesaikan pengangguran pasti akan kita dukung. Tapi sekecil apapun anggaran kalau terjadi inefisiensi dan terjadi kebocoran, tentu ini tidak menyelesaikan masalah. Jangan sampai cita-cita baik, dalam implementasinya malah menimbulkan persoalan baru," kata Netty di Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
Baca Juga: Kartu Prakerja Segera Diuji Coba Pada April 2020, Disnaker Kota Bandung Pilih Tunggu Regulasi
Oleh karena itu menyebut perlunya arah yang jelas tentang siapa saja penerima manfaat kartu prakerja ini dan jangan sampai terjadi kisruh seperti di BPJS, di mana banyak orang yang seharusnya masuk Penerima Bantuan Iuran tapi tidak masuk.
"Isu peluncuran Kartu Prakerja ini kan seakan memberi angin segar bagi para pencari kerja di Indonesia," ucap dia.
Netty mengingatkan agar pemberian program pelatihan dan pembekalan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalkan.
Menurut Netty, kondisi BLK di daerah beragam, ada yang mati suri, ada yang tinggal papan namanya saja, oleh karena itu harus ada program revitalisasi BLK, termasuk bagaimana menajamkan orientasi BLK.