PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan usulan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) agar Polri ditempatkan di bawah kementerian sebagai sebuah kemunduran luar biasa.
Menurutnya, institusi Polri harus bekerja dengan mandiri, independen, dan profesional.
"Kalau sekarang (Polri) mau ditaruh di bawah kementerian, berarti kan balik mundur luar biasa. Kemunduran yang luar biasa. Kita melangkah mundur,” kata Wayan dalam keterangannya, Kamis, 6 Januari 2022.
Wayan menjelaskan, sebagai contoh saat Polri masih tergabung bersama dengan TNI di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Hal tersebut justru memicu kekhawatiran mengenai adanya potensi intervensi dari pimpinan TNI, sehingga akhirnya Polri dipisahkan dari ABRI agar dapat bekerja mandiri dan independen.
"Contoh kedua, dulu hakim-hakim istilahnya kepalanya di Mahkamah Agung, perutnya di Kementerian Kehakiman. Artinya masih hakim-hakim itu, Dirjen Peradilan Umum digabung ke dalam Kementerian Kehakiman, sehingga hakim-hakim gajinya diurus oleh kementerian. Itu dianggap tidak independen. Karena dikhawatirkan ada intervensi, akhirnya Dirjen Peradilan Umum ditarik ke Mahkamah Agung (MA)," ujarnya.
Bahkan lanjutnya, dengan posisi Polri saat ini, masih banyak kelompok yang mengaitkan langkah Polri saat ini berdasarkan kemauan politik presiden.
Namun demikian, Wayan memandang bahwa penyampaian usulan tersebut tidak masalah. Dia menegaskan Indonesia sebagai negara hukum tidak melarang rakyatnya untuk menyampaikan usulan.