PIKIRAN RAKYAT - Gagasan dan pernyataan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang acap kali menjadi kontroversi menunjukkan bahwa kognisi yang terbangun di pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Sudah semestinya, Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap para pembantunya.
Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan, panduan etis komunikasi pejabat publik tidak pernah berubah, bahwa pesan yang disampaikan bukanlah sebatas isi pikirannya. Pernyataan pejabat sekaligus ingin membangun sikap preferensi khalayak atas apa yang disampaikannya.
"Adanya kisruh, riak-riak komunikasi, itu menunjukkan bahwa kognisi yang dibangun antar dan antara pemerintah kurang baik, karena saya percaya, komunikasi itu kan bunga atau isyarat hati nurani dan pikiran. Jadi kalau bahasa yang keluar itu kacau, menandakan pikiran dan hatinya kacau," kata Karim, Senin 24 Februari 2020.
Baca Juga: Kemeriahan Warga India Sambut Trump, Penduduk Gunakan Topi 'Namaste Trump'
Menurut dia, komunikasi sejumlah pejabat publik yang kontroversial berhubungan dengan gaya pemerintahan saat ini, yang umumnya komunikasinya itu tidak tuntas dan cenderung tergesa-gesa. Contoh terbaru, pernyataan Jokowi tentang ekonomi Indonesia yang berada di peringkat ketujuh di dunia, yang mengundang banyak kritikan.
"Saya melihat, motivasi untuk mendapatkan pujian atau motivasi melakukan dramaturgi yang terlalu besar, ini membuat pejabat-pejabat publik lupa untuk menimbang secara seksama, apa pesan yang kira-kira ditanggapi publik dan bagaimana reaksi publik atas pesan yang disampaikan itu. Jadi keinginan untuk mendapatkan kesan positif yang berlebihan, itu malah menjadi blunder," tuturnya.
Karim menjelaskan, bahwa menurut Socrates etika komunikasi pejabat publik itu harus memikirkan ethos, pathos, dan logos. Dalam mengatakan sesuatu terkait kebijakannya, kata dia, pejabat publik harus matching benar antara apa yang dia katakan dengan karakter ketika dia mengungkapkannya itu.
"Artinya, nilai penting pesan yang disampaikan pejabat publik, pertama-tama itu juga melekat pada jabatan yang disandang oleh dia. Jadi, pasti publik sudah menganggap pesan yang disampaikan oleh pejabat publik bernilai penting. Bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena orang yang mengatakannya juga penting," katanya.