PIKIRAN RAKYAT - Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 sudah selesai diselenggarakan, dengan beberapa resolusi dan keputusan yang harus diadopsi bersama negara-negara Asia Tenggara anggota AIPA. Salah satunya adalah dengan membentuk tim monitoring guna mencapai perdamaian terkait konflik di Myanmar.
Adapun Sidang Umum AIPA ke-44 yang baru saja selesai digelar di Jakarta itu menghasilkan 30 resolusi yang telah disepakati oleh seluruh anggota AIPA. Sebanyak 30 resolusi itu berasal dari Komite Parlemen Wanita, Komite Parlemen Muda atau Young Parliamentarians of AIPA (YPA), Komite Urusan Politik, Komite Ekonomi, Komite Urusan Sosial, Komite Urusan Organisasi, dan Komite Urusan Organisasi.
Komite Bidang Politik AIPA sendiri menghasilkan 6 resolusi di mana 2 di antaranya merupakan usul dari Indonesia. Pertama adalah Resolusi Menjaga Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas Kawasan melalui Dialog dan Kolaborasi (Resolution on Maintaining Regional Peace, Security and Stability through Dialogue and Collaboration).
Kemudian yang kedua adalah Resolusi Kerjasama Parlemen dalam Berkontribusi pada Perdamaian Jangka Panjang di Myanmar (Resolution on Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-lasting Peace in Myanmar). Selain 6 resolusi, Komisi Politik AIPA juga menyepakati agar Parlemen Anggota AIPA membentuk tim dalam memonitor upaya pencapaian damai di Myanmar.
Baca Juga: Menkominfo Budi Mohon Influencer Setop Iklankan Judi Online: Maaf, Saya Minta Dukungan
“Soal Myanmar kita akan membentuk satu badan atau satu komite, mungkin komite ad-hoc untuk memonitor pelaksanaan five point consensus dari sisi Parlemen,” kata Fadli Zon, Jumat (11/8/2023).
Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, tim tersebut juga akan membantu memantau pelaksanaan Konsensus 5 Poin penyelesaian konflik di Myanmar yang telah disepakati negara-negara Asia Tenggara. Fadli menambahkan, Komite Politik AIPA juga berencana mengunjungi Myanmar dalam rangka untuk melihat langsung kondisi masyarakat di sana.
“Mungkin juga nantinya kita bisa berkunjung ke sana untuk melihat langsung apa yang terjadi disana. Semacam special envoy (utusan khusus) dari Parlemen,” jelasnya.
Rencana utusan khusus ini seperti Task Force yang dikirimkan Inter-Parliamentary Union (IPU) terkait konflik Rusia-Ukraina. Pembentukan task force tersebut disepakati dalam Sidang Umum IPU ke-144 yang juga diselenggarakan di Indonesia tahun 2022.
Forum parlemen dunia tersebut mengirim perwakilan ke Rusia dan Ukraina untuk memantau kondisi masyarakat kedua negara yang terdampak perang sekaligus mendong perdamaian lewat Diplomasi Parlemen. Task Force itu sudah berkunjung ke Kiev Ukraina dan Moskow Rusia.