PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan perkara korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kasus ini terjadi pada 2012 di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dengan Cak Imin sebagai Menaker periode 2009-2014.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak memiliki motif politik dalam penyidikan tersebut. Bahkan, penggeledahan di kantor Kemnaker sudah dilakukan jauh hari sebelum Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penyidikan dilakukan dengan persiapan matang.
"Kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Polwan Bukan Gincu Kantor, Asisten Polri: Mereka Harus Turun ke Lapangan
KPK mengatakan, Cak Imin sangat mungkin diperiksa karena dugaan korupsi terjadi pada masa kepemimpinannya di Kemnaker.
"KPK lembaga penegak hukum dalam bidang penindakan. Tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung”
"Kami berharap semua pihak untuk menahan diri, jangan sampai kemudian membangun opini dan narasi seolah-olah kerja KPK disangkutpautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung," ucapnya.
Pejabat Kemnaker Dimintai Keterangan
Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik akan meminta keterangan semua pejabat Kemnaker periode 2009-2014 yang saat itu bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Sehingga, opsi pemanggilan Cak Imin muncul karena dugaan korupsi terjadi pada masa jabatannya.