PIKIRAN RAKYAT - Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tengah menjadi perhatian publik belakangan ini. Selain soal dirinya yang menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan, publik juga menyorot soal pemanggilan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Cak Imin dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada 2012. Pemeriksaan Cak Imin itu dilakukan lantaran saat kasus tersebut terjadi, Cak Imin tengah menduduki jabatan Menteri Tenaga Kerja, tepatnya pada periode 2009–2014.
Terkait dengan pemeriksaan Cak Imin tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri pun berpesan agar tak ada yang membangun opini lain. Firli pun menyinggung soal proses hukum.
KPK disebut menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok, yakni profesional, akuntabel, keadilan, menjunjung tinggi kepastian hukum, dan hak asasi manusia.
Baca Juga: Anies Baswedan Santai Cak Imin Diperiksa KPK Kasus Dugaan Korupsi Kemnaker: Tak Ada Masalah
"Ini murni penegakan hukum, jangan ada yang membangun opini lain," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 7 September 2023.
"Dipastikan beliau diperiksa sebagai saksi, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tiga orang tersangka di Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
Sebelumnya, KPK juga telah menjelaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi itu tak diselimuti dengan motif politik. Menurut keterangan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan persiapan yang matang.
"Proses penyidikan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud," ucapnya.
Baca Juga: Cak Imin Tiba di Kantor KPK Pakai Kemeja Putih, Bungkam saat Berhadapan dengan Media