kievskiy.org

PDIP Gelar Diskusi Pangan, Pakar Kritik Pemerintah yang Belum Wujudkan Kedaulatan Pangan

 Diskusi tentang Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang digelar PDIP.
Diskusi tentang Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang digelar PDIP. /Dok. PDI Perjuangan

PIKIRAN RAKYAT - Jelang rapat kerja nasional (Rakernas), PDI Perjuangan (PDIP) menggelar diskusi bertema "Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan". Diskusi itu dilaksanakan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2023.

Diskusi bertema pangan itu adalah rangkaian prarakernas IV PDI Perjuangan yang nantinya dilaksanakan pada akhir September 2023. Diskusi dihadiri oleh Ahli Teknologi Budidaya Kedelai, Ali Zum, serta tiga guru besar IPB yakni Bayu Khrisnamurt, Dwi Andreas Santoso, dan Aris Purwanto.

Peneliti dan ahli teknologi budidaya kedelai, Ali Zum, membahas tentang sebuah negara bisa dikatakan maju apabila punya nasionalisme tinggi demi menciptakan kedaulatan pangan.

"Negara yang maju adalah negara yang punya nasionalisme tinggi. Pangan itu bukti nasionalisme, karena pangan adalah garda terdepan dari kedaulatan suatu bangsa," kata Ali Zum.

Baca Juga: PPP Bersyukur Peluang Ridwan Kamil dan AHY Jadi Cawapres Ganjar Pranowo Tertutup

Ali Zum menyebutkan, kedaulatan pangan sebenarnya menjadi wujud dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Menurutnya, Indonesia menjadi negara yang mampu mewujudkan kedaulatan pangan karena sektor pertanian ada seluruh daerah di Indonesia.

"Di situlah sishankamrata itu terbukti di dalam pangan Indonesia karena rakyat bisa memproduksi pangan. Hampir di semua daerah bisa di sektor pertanian," ucapnya mengimbuhkan.

Namun, Ali Zum prihatin karena belakangan, praktik di lapangan masih menunjukkan Indonesia belum selesai mewujudkan kedaulatan pangan. Ali Zum kemudian mencontohkan tentang masih kurangnya perhatian negara di sektor pertanian kedelai dengan tidak membuat kebijakan tepat di sektor tersebut.

Baca Juga: PDIP Anggap Wajar Jokowi Pamer Data Intelijen Arah Tiap Parpol

"Mulai dari impor sampai birokrasinya, menutup pangsa pasar dari berbagai petani lokal di Indonesia. Kedelai sebagus ini, saya tawarkan kepada pengrajin, ditawarkan, kalau boleh Rp 9 ribu. Apa enggak rugi sebagai petani lokal dengan kedelai impor," katanya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat