PIKIRAN RAKYAT - Calon wakil presidfen (Cawapres) Nomor urut 3, Mahfud MD, menolak sebutan wakil presiden hanya sebagai 'ban serep'. Agar lebih efektif, menurutnya, bekerja harus ada pembagian tugas antara wapres dengan presiden.
“Ndak (bukan ban serep). Kami sudah sepakat dan membicarakan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tidak akan dijadikan ban serep. Penguasa tetap Presiden, pengambil keputusan tetap Presiden. Saya kordinir, memberikan rekomendasi kepada presiden, saya langsung disampaikan ke publik,” kata Mafhud MD ketika berbicara dalam Dialog kebangsaan dengan para kiai se-Priangan Timur, di Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, Kab. Ciamis, Jumat, 15 Desember 2023.
Dia mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Fahmi Farid, perwakilan Pondok Pesantren Cijantung Ciamis. Fahmi Farid bertanya soal terjadinya tumpang tindih otoritas antara presiden dengan wakil presiden. Mahfud menambahkan, hal tersebut juga sudah dibicarakan dengan capres Ganjar Pranowo.
Mahfud meminta akses untuk menangani masalah politik, hukum, HAM, keamanan dan pemberantasan korupsi. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari Ganjar Pranowo, karena ada wapres mau melaksanakan tugas khusus tersebut.
“Mas Ganjar berkali-kali mengatakan senang menyambut baik. Saya melaksanakan tugas khusus di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Sebagai wapres, kan bisa menjadi di atasnya Menkopolhukam,” tuturnya.
Dulu pada zaman Presiden Seoharto, lanjut Mahfud, wakil presiden bertugas sebagai Menkowasbang atau Menteri Koordinator Pengawasan dan Pembangunan. “Pak Tri (Tri Sutrisno), Pak Umar Wirahadikusuma, tugasnya mengawasi pembengunan, tugas khusus,” katanya.
Setelah itu, tutur Mahfud, ada pejabat atau kadang wapres hanya dianggap sebagai ban serep. “Kalau mau efektif, terntunya berbagi tugas. Penguasa atau pengambil keputusan tetap presiden,” tuturnya.
Di hadapan peserta dialog, Mahfud juga menyoroti nasib guru madrasah dan marbot yang dinilai kurang mendapat perhatian pemerintah. Padahal, keduanya mengemban tugas mulia yakni mendidik anak menjadi pintar.
Untuk itu, lanjutnya, guru madrasah dan marbot akan didata. Bahkan, dengan syarat-syarat tertentu, nantinya negara akan menyediakan dana untuk honor atau gaji bagi yang memenuhi syarat menjadi ASN.
“Sekarang honornya kurang. Marbot masjid nasibnya juga harus jelas, karena menjaga masjid selama ini dianggap hanya untuk mengabdi pada Allah. Jadi negara harus memikirkannya,” tutur Mahfud.