PIKIRAN RAKYAT - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyampaikan pernyataan terkait belum adanya investor yang masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa 22 Desember 2023.
Mahfud MD menyatakan, "Sejauh yang kita baca sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk, coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu investor mana yang sudah masuk."
Namun, penjelasan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, menunjukkan bahwa pernyataan Mahfud MD tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Bambang menyatakan bahwa nilai investasi dari pihak swasta untuk pembangunan Ibu Kota Baru mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023.
Rincian investasi tersebut mencakup Rp23 triliun yang telah dikucurkan untuk pembangunan fisik awal pada bulan September 2023, dan Rp12 triliun pada groundbreaking bulan November 2023. Dengan demikian, total investasi swasta yang telah teralokasikan adalah Rp45 triliun, yang akan mendukung pembangunan IKN.
Baca Juga: Cak Imin Sebut IKN Adalah Proyek Ambisius, Gibran: Dulu Ikut Potong Tumpeng, Sekarang Gak Dukung
Bambang menegaskan bahwa mesin pembangunan IKN tidak hanya berasal dari sektor swasta, melainkan juga dari APBN. Dia memberikan apresiasi terhadap kinerja Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang telah memimpin pembangunan infrastruktur IKN.
Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan bahwa sudah ada 21 investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang telah atau akan masuk ke IKN Nusantara. Jumlah investasi yang sudah masuk mencapai US$2 miliar atau sekitar Rp31,4 triliun.
Tidak Buka Lapangan Pekerjaan
Ibu Kota Nusantara (IKN), secara resmi akan menjadi ibu kota masa depan Indonesia dan direncanakan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Rencana ini menandai transformasi signifikan sebagai pengganti Jakarta, yang telah menjadi ibu kota sejak tahun 1961.
Terletak di pantai timur Pulau Kalimantan, yang kini merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Timur, IKN dirancang untuk mencakup area seluas 2.560 km2 (990 sq mi). Dengan lanskap berbukit, hutan, dan teluk, Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi sebuah daerah otoritas yang bersifat khusus, berfungsi secara mandiri dan terpisah dari provinsi Kalimantan Timur.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara dimulai pada Juli 2022, dengan pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses. Tahap pertama pembangunan melibatkan zona pusat pemerintahan yang mencakup kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit. Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia dijadwalkan akan dikirim ke lokasi IKN untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.