PIKIRAN RAKYAT - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan aliansi kepala desa (kades) ke Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu masih menjadi perbincangan hangat. Muncul sentimen negatif sebab agenda bertepatan dengan masa kampanye jelang Pilpres 2024.
Meluruskan narasi-narasi liar yang kadung beredar, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kedatangan mereka tak ada kaitannya dengan Pemilu, melainkan audiensi terkait revisi Undang-Undang Desa.
"Intinya ini bentuk audiensi. Bapak Presiden menerima semua pihak audiensi. Tapi yang jelas konteksnya itu dalam rangka revisi Undang-Undang Desa," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2024.
Dia menjelaskan, aliansi kepala desa datang dengan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi, di antaranya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Selain itu, para kades juga meminta agar mereka tetap bisa dipilih dua kali masa jabatan. Dengan demikian, kata Moeldoko, tidak ada pembicaraan terkait politik sama sekali.
Jumat, 29 Desember 2023, Presiden Jokowi bertemu aliansi kepala desa yang terdiri dari berbagai asosiasi, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Senthot Rudi Prastiono menekankan bahwa agenda tersebut murni untuk membahas perkembangan revisi UU Desa.
"Kami bertemu dengan Presiden (Jokowi) kaitannya membahas revisi Undang-Undang Desa, Nomor 6 Tahun 2014. Kami ingin menanyakan kepada beliau langsung bagaimana perkembangan terkait revisi undang-undang tersebut," katanya, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Senthot melanjutkan, selain Papdesi, asosiasi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur, dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).