PIKIRAN RAKYAT – Tema debat keempat Minggu, 21 Januari 2024 kemarin salah satunya menyangkut soal masyarakat adat dan desa. Publik menilai tema soal masyarakat adat dan desa jarang dibahas oleh ketiga paslon cawapres sebagai peserta debat.
Hal itu pun disorot oleh sejumlah pengamat, terutama dari Direktur Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdi Akbar. Menurut Abdi, para pakar diminta untuk meluruskan mengoreksi paradigma kebijakan dan praktik pengakuan.
Selain itu 3 paslon capres-cawapres juga diminta untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia. Pasalnya, hak masyarakat adat ini masih sering dilanggar.
Hak masyarakat adat sering dilanggar oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait saat ada masalah agrarian. Intimidasi dan kriminalisasi sering ditemui dan menjadi polemic besar yang harus dihadapi masyarakat adat.
Baca Juga: Tom Lembong: Gibran Mungkin Rindu karena Selama 7 Tahun Ayahnya Dikasih Contekan oleh Saya
“Selama ini banyak dikriminalisasi, diintimidasi bahkan banyak juga yang mendapatkan kekerasan karena memperjuangkan wilayah adat, tanah airnya dari perampasan yang sering mengatasnamakan pembangunan,” kata Abdi, dikutip dari BBC.
Namun isu kriminalitas yang sering menimpa masyarakat adat paling lekat dengan sosok Ganjar Pranowo. Apalagi sebelumnya Ganjar dinilai merampas hak warga Pegunungan Kendeng dan warga Wadas untuk pembangunan pabrik.
Bahkan sebelumnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan siap dicecar pertanyaan soal Kendeng dan Wadas dalam acara debat. Sayangnya, isu tersebut tak tersentuh dan tenggelam dalam gimik dan adu sindir yang terjadi antara tiga cawapres.
Sejumlah masyarakat merasa kecewa banyak isu penting yang terjadi di Indonesia dan menyangkut kemaslahatan orang banyak yang justru tidak disebut. Seperti batubara dan wilayah pesisir Indonesia.