PIKIRAN RAKYAT - Izin acara Desak Anies yang rencananya akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta pada hari ini, Selasa, 23 Januari 2024 dicabut. Hal itu pun ditanggapi oleh Wakil Komandan Tim Hukum TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Habiburokhman.
Ia menjelaskan bahwa Museum Diponegoro Sasana Wiratama merupakan fasilitas yang dimiliki TNI. Oleh karena itu, ia pun berpesan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar tak memaksakan diri untuk menggunakan fasilitas negara sebagai tempat berkampanye.
"Pasangan AMIN jangan arogan dan memaksa pakai Museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus pasangan calon pilpres, lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa, 23 Januari 2024.
Menurut Habib, menggunakan fasilitas TNI untuk berkampanye merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang. Ia pun menyinggung soal netralitas TNI.
Baca Juga: Geger 'VN' Mirip Anies Dimarahi Paloh karena Survei Rendah, NasDem Klarifikasi
"Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (tentang TNI) juga sudah mengatur bahwa TNI harus netral, tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak. Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politik yang tidak etis," ujarnya.
Meski demikian, Habib yakin bahwa masyarakat sudah cerdas untuk menilai apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Habib, hal serupa sudah terjadi beberapa kali.
"Harus diingat bahwa masyarakat sudah cerdas. Mereka tidak bisa dibohongi oleh politisi yang melakukan playing victim (bermain sebagai korban, red), tetapi faktanya justru menghalalkan segala cara. Ini juga bukan kejadian pertama," ucapnya.
Dicabutnya Izin Desak Anies
Sebelumnya, acara Desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama pada hari ini, pukul 12.30 WIB. Namun, pada malam sebelumnya, tepatnya Senin, 22 Januari 2024, izin acara tersebut dicabut.
Pencabutan izin itu terjadi saat sound system telah terpasang di lokasi dan 5.700 peserta telah mendaftarkan diri.