kievskiy.org

Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Tanda Kepanikan

Jokowi dan Prabowo Subianto.
Jokowi dan Prabowo Subianto. /Antara/Widodo S Jusuf

PIKIRAN RAKYAT - Asisten Coach Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Jazilul Fawaid, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Menurutnya, ucapan Jokowi itu menunjukkan tanda kepanikan dari kepala negara menjelang kontestasi elektoral 2024.

“Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan (Jokowi) itu menunjukkan tanda kepanikan,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Jazilul mengatakan, saat ini, masyarakat sudah cerdas dalam memaknai pernyataan Jokowi. Menurutnya, ucapan Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara adalah pernyataan normatif.

“Presiden, kapanpun, melekat jabatan itu, meskipun di dalam Undang-Undang boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti, itu kan normatif,” ucap Jazilul.

Menurut Jazilul, masyarakat akan memandang bahwa keberpihakan Presiden kepada pasangan calon tertentu tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan.

“Rakyat akan memandang bahwa keberpihakan Presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu,” katanya menambahkan.

Wakil Ketua Umum PKB ini meminta masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan demokrasi dan mengawal pemilu agar tidak terjadi kecurangan.

“Pasangan AMIN berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat. Kami minta semuanya untuk pukul kentongan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan,” ujar Jazilul.

Jazilul kembali mengingatkan soal semangat reformasi yang didasari anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisma (KKN). Dia menyebut reformasi melahirkan TAP MPR soal etika kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara yang bebas KKN.

“Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat Indonesia. KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa,” tutur Jazilul.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat