PIKIRAN RAKYAT - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, memberikan tanggapan tegas terkait pertanyaan masyarakat mengenai sikapnya terhadap ketua umum partai pengusungnya jika terpilih sebagai wakil presiden (Wapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang mahasiswa dalam acara dialog 'Tabrak Prof' di Bandar Lampung, Lampung.
Dalam dialog tersebut, Mahfud Md diminta untuk menyampaikan sikapnya terkait hubungannya dengan ketua partai pengusung, mengingat pengalamannya yang luas di berbagai sektor, termasuk legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
"Ketika Prof Mahfud yang memiliki pengalaman legislatif, yudikatif, eksekutif, ketika terpilih jadi wapres, apakah punya sikap yang jelas tidak dinahkodai oleh ketua partai?" tanya seorang mahasiswa pada Kamis 25 Januari 2024 malam.
Mahfud Md dengan cepat memberikan jawaban, menyatakan bahwa kesepakatannya dengan partai pengusung adalah tidak boleh ada saling penugasan.
"Tapi kesepakatannya itu menegakkan hukum dan konstitusi sesuai dengan proporsinya masing-masing," ujarnya.
Dalam penjelasannya, Mahfud mengungkapkan bahwa tugas partai politik adalah menegakkan hukum dan konstitusi, yang diwujudkan dengan mengirimkan perwakilannya ke DPR untuk menjalankan tugas tersebut.
Demikian pula, partai juga mengirimkan pejabat-pejabatnya ke pemerintah untuk bersama-sama menegakkan konstitusi.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan konstitusi. Dia memastikan bahwa tidak ada yang dapat mendikte atau mengarahkan dirinya dalam hal itu.