kievskiy.org

POPULER HARI INI: Rencana Pengoperasian Bus DAMRI Rute Banjar-Pangandaran hingga Indonesia Lolos 16 Besar

KA Pangandaran sempat diluncurkan pada 2 Januari 2019 dan diresmikan oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum serta Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata di Stasiun Kota Banjar.
KA Pangandaran sempat diluncurkan pada 2 Januari 2019 dan diresmikan oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum serta Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata di Stasiun Kota Banjar. /Pikiran Rakyat/Agus Kusnadi

PIKIRAN RAKYAT - Peluncuran KA Pangandaran disambut baik oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari. Ia mengatakan, nama KA Pangandaran bisa menjadi slogan untuk pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Selain meluncurkan KA Pangandaran, PT KAI juga meluncurkan KA Papandayan Ekspres relasi Garut-Gambir (PP) dan KA Malabar keberangkatan pagi hari relasi Bandung-Malang (PP) pada Rabu tanggal 24 Januari 2024.

"Kami langsung mengambil langkah dengan membuat slayer, walaupun masih di internal dinas," kata Tonton, Kamis, 25 Januari 2024.

Kutipan di atas merupakan salah satu dari lima artikel terpopuler di kalangan pembaca Pikiran-Rakyat.com pada Sabtu, 27 Januari 2024. Berikut kami ulas selengkapnya.

1. KA Pangandaran Beroperasi, Disparbud Akan Siapkan Bus DAMRI dari Stasiun Banjar

Bahkan, kata Tonton, dia sudah berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi alat transportasi seperti bus DAMRI dengan rute Banjar-Pangandaran.

"Tapi jadwalnya disesuaikan dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan KA Pangandaran. Antisipasinya khusus untuk wisatawan yang mau ke Pangandaran, supaya tidak telantar di Banjar," kata Tonton.

Tonton melihat potensi kunjungan wisata ke Pangandaran cukup tinggi setelah diluncurkannya KA Pangandaran. Tonton mengaku bahwa temannya dari Bogor bertanya, ingin berwisata ke Pangandaran naik kereta api.

Baca selengkapnya: KA Pangandaran Beroperasi, Disparbud Akan Siapkan Bus DAMRI dari Stasiun Banjar

2. Jokowi Jangan Dibiarkan, Makin Ngawur Gunakan Kekuasaan untuk Berpihak di Pilpres 2024

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden dan para menteri boleh berpihak dan berkampanye di Pemilu 2024, sangat berbahaya, menyesatkan, serta akan merusak demokrasi dan hukum.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat