PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah akademisi Indonesia memberikan teguran keras kepada Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa tindakannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak lagi bisa ditolerir.
Guru Besar Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, menyampaikan beberapa poin yang menjadi dasar teguran tersebut, termasuk penggunaan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kepentingan politik dan keinginan untuk berkampanye.
Menurut Sulistyowati, tindakan tersebut telah mencapai batas yang tidak dapat ditolerir lagi, terutama karena menggunakan MK untuk kepentingan keluarga dan melanggar berbagai Undang-Undang.
Para akademisi berharap bahwa seruan moral ini dapat membuat Presiden Jokowi dan penyelenggara negara berubah dengan cepat.
"Karena sudah menggunakan MK untuk kepentingan kekuasaan, terutama untuk kepentingan keluarga. Itu sudah dipuncak batas yang tak bisa ditolerir lagi," tegasnya.
"Sekarang juga kita lihat semua bagaimana Presiden ikut berkampanye, itu sudah melanggar... ada macam-macam UU yang dibajak sepotong-potong dan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, itu sudah melanggar."
"Menyatakan berpihak, boleh kampanye, tidak bisa karena dia bukan kontestannya."
Sulistyowati menekankan bahwa seruan ini bukanlah upaya politik, melainkan sebuah gerakan moral untuk memastikan integritas dan demokrasi yang sehat di Indonesia.
Sulistyowati juga menyoroti perilaku Presiden yang terlibat dalam kampanye, yang dianggap melanggar hukum karena bukan merupakan kontestan dalam pemilihan.