PIKIRAN RAKYAT – Eks Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengomentari pembagian bansos yang dicurigai bermuatan politik karena bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, bansos hanya boleh diberikan kepada orang yang terdata sebagai penerima, bukan sembarang orang yang kebetulan lewat.
"Sekarang dibagi-bagikan ke semua orang yang lewat, (mereka) boleh menerima bansos. Yang kayak begitu enggak boleh. Itu ditengarai ada benturan kepentingan atau konflik kepentingan atau conflict of interest," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2024.
Laode menilai, pejabat negara yang membagikan bansos kepada orang yang nama dan alamatnya tidak tercatat sebagai penerima merupakan pelanggaran kesepakatan pemerintah.
"Kami melihat bansos itu diberikan tidak sesuai lagi. Berarti itu kan melanggar kesepakatan program pemerintah itu sendiri," ujarnya.
Dia meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam membagikan bansos pada tahun politik, terlebih anggarannya tahun ini lebih besar dibanding pada masa pandemi.
"Padahal enggak Covid-19 lagi, (bansos memengaruhi) anggaran negara dan juga program pemerintah itu sendiri," kata Laode.
Bansos Rawan Dipolitisasi
Presiden Joko Widodo berkali-kali membagikan bansos tanpa didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tepat pada masa kampanye Pemilu 2024.
Sejumlah pihak khawatir bansos tersebut dipolitisasi terlebih publik tengah mempertanyakan netralitas Jokowi terhadap salah satu paslon.
Apa masalahnya jika Jokowi bagi-bagi bansos pada tahun politik?