PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia mengumumkan kucuran dana sebesar Rp17,5 triliun untuk program bantuan sosial (bansos). Dana ini akan digunakan untuk menyediakan beras seberat 10 kilogram kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain beras, keluarga dengan balita stunting juga akan menerima tambahan bansos berupa daging ayam dan telur.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup periode hingga Juni 2024. Namun, pihak Kemenkeu berencana melakukan tinjauan setelah tiga bulan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penyaluran bansos tersebut.
"Pemberian bansos beras 10 kilogram dilakukan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, sementara keluarga dengan balita stunting akan menerima tambahan berupa daging ayam dan telur," kata Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.
Selain bansos beras, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2024. Anggaran BLT mencapai Rp11,3 triliun dan sudah termasuk dalam cadangan belanja bansos yang disediakan setiap tahun anggaran.
Baca Juga: Harga Beras di Ciamis Naik hingga Rp17.000 per Kg, Pedagang Singgung Soal Bansos
“Untuk BLT sejauh ini sudah diputuskan untuk tiga bulan pertama, setelah itu akan dilakukan tinjau ulang lagi. Untuk BLT ini anggarannya akan mencapai Rp11,3 triliun,” jelas Isa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa bansos merupakan salah satu program utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program perlindungan sosial (perlinsos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT El Nino, juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat.
Penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah berharap bahwa bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat dan membantu meringankan beban ekonomi mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih terpengaruh oleh pandemi global.***