PIKIRAN RAKYAT - Gerak cepat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disponsori Presiden Joko Widodo dalam merangkul lawan-lawan politiknya dinilai sebagai hal wajar setelah pemungutan suara. Strategi tersebut ditempuh kubu 02 demi mempermudah keberlanjutan program Jokowi sekaligus memuluskan realisasi program unggulan Prabowo-Gibran.
Namun sejumlah pihak menilai langkah tersebut tidak sehat bagi demokrasi Indonesia. Jika Prabowo berdiri tanpa oposisi, maka fungsi check and balances tidak berjalan semestinya, seperti kata peneliti di Pusat Riset Politik BRIN Aisah Putri Budiatri.
Dia mengatakan Indonesia tidak perlu mengulangi situasi yang sama seperti pada era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Sebab, kondisi tersebut akan memunculkan 'parlemen semu'.
"Demokrasi yang kita harapkan kan demokrasi substantif, tidak hanya prosedural. Jadi, lupakanlah kejadian-kejadian Orde Baru dan jangan ditiru pembentukan parlemen semu," kata Aisah dikutip dari BBC News Indonesia.
Aisah lalu menjelaskan ciri pembentukan parlemen semu, yakni kondisi di mana koalisi terlalu gemuk dan hanya menyisakan sedikit oposisi.
"Kelompok oposisi itu nggak akan terlalu efektif juga pada akhirnya untuk melakukan checks and balances itu," ujarnya.
Jika Prabowo Tarik Menteri dari Kubu Anies
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik keputusan Prabowo Subianto jika berencana mengajak partai lain di luar koalisi untuk masuk ke kabinetnya. AHY memandang keputusan tersebut sebagai bentuk penguatan koalisi.
"Bagi saya, jika ada niatan terjadi penggabungan atau penguatan koalisi sepertinya sebagai presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan pemimpin Koalisi Indonesia Maju, saya menghormati beliau, apa yang beliau harapkan atau inginkan," kata AHY di rumah dinas Wakil Presiden RI, Jakarta.
Sebelum mengambil keputusan final, AHY menyebut Prabowo adalah sosok pemimpin yang selalu mendiskusikan langkah politik dengan timnya. Dengan begitu, AHY tidak khawatir jika Prabowo menarik menteri di luar koalisi, khususnya dari Partai NasDem, PKB, dan PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.