PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan bahwa program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp120 triliun dalam tahun pertama pemerintahan mereka, yang diharapkan dimulai pada 2025.
Dalam penjelasannya, Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa setiap tahunnya akan dibutuhkan pasokan berbagai jenis bahan pangan, termasuk beras, daging ayam, daging sapi, daging ikan, serta susu sapi segar.
Namun, ekonom Indef, Esther Sri Astuti, menyampaikan keraguan terhadap keberlanjutan program ini dalam pendanaannya. Dengan ruang fiskal yang terbatas, diprediksi bahwa pendanaan program tersebut akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Esther Sri Astuti menyatakan bahwa pendanaan program semacam ini dapat menimbulkan risiko jangka panjang yang dapat membebani keuangan negara. Meskipun program ini terlihat berpihak pada rakyat dan populis, Esther mengingatkan akan adanya risiko yang dapat membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Salah satu tantangan besar adalah terkait dengan cara pendanaan program tersebut. Jika APBN menjadi satu-satunya sumber pendanaan, hal ini akan menjadi beban anggaran terbesar setelah pendidikan dan perlindungan sosial.
Dengan anggaran pendidikan saja yang masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri, pengalihan dana ke program konsumtif semacam ini mungkin dapat mengurangi alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan jangka panjang.
Esther juga meragukan apakah program semacam ini dapat memberikan efek ganda yang positif pada perekonomian Indonesia.
Menurutnya, sumber daya sebesar Rp120 triliun hingga Rp450 triliun mungkin lebih produktif jika digunakan untuk investasi di bidang pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan tantangan besar terkait dengan pendanaan, dampak jangka panjang, dan efektivitas program, pemerintahan Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada tugas berat untuk mengimplementasikan program-programnya dengan baik, sambil memastikan keberlanjutan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.