/photo/2024/01/24/3164576399.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Mahalnya harga beras dapat bersinggungan dengan sektor politik. Keresahan yang memuncak akibat sulitnya mendapatkan sembako dapat memicu ketidakstabilan politik.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan, dalam perspektif sosiologi politik, sangat dimungkinkan terjadi gejolak politik jika harga beras terus naik dan tidak bisa dikelola dengan baik.
“Apalagi faktanya, dalam dua bulan terakhir ini, harga beras rata-rata naik hampir 10 persen,” katanya, Senin, 26 Februari 2024.
Ia menambahkan, harga beras yang terus meroket dan meresahkan masyarakat bisa meningkatkan tensi sosial. Menurutnya, bukan tidak mungkin tensi sosial yang meningkat di masyarakat karena mahalnya beras ini bisa memicu gejolak seperti tahun 1998 bila tidak kunjung dikelola dengan baik.
Terlebih, saat ini, masih terdapat riak-riak terkait dengan Pemilu 2024 yang penuh persoalan.
Beras naik karena bansos diobral jelang Pemilu?
Ubedilah menilai, ada korelasi antara Pemilu dengan mahalnya harga beras saat ini, terutama bila memperhatikan tingginya intensitas penyaluran bantuan sosial jelang pencoblosan.
“Bantuan sosial sembako yang naik jumlahnya dan diberikan jelang hari pemungutan suara adalah langkah yang dengan mudah ditafsirkan sebagai kebijakan pemerintah untuk mendukung calon tertentu,” tuturnya.
Selain itu, Ubedilah menilai, persoalan mahalnya harga beras ini menunjukkan buruknya tata kelola pangan. Tidak ada kemauan dari pemerintah untuk mengatasi problem pangan, terutama beras.
“Ada semacam cara berpikir penguasa yang merasa lebih menguntungkan kalau impor beras. Kemungkinan ada pihak yang mendapat keuntungan sangat besar dari agenda impor beras. Tetapi, langkah ini berdampak pada harga beras dan petani,” tuturnya.