PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR.
“Kalau tim penyidik membutuhkan keterangan dari (BURT), siapa pun terkait perkara tersebut, pasti juga akan dipanggil sebagai saksi,” kata Kepala Bagian pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa, 27 Februari 2024.
Ali memastikan pihaknya mengantongi bukti kuat atas dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, semua alat bukti yang dimiliki lembaga antirasuah akan dibuka di persidangan.
“Semua akan dibuka, semua alat bukti yang KPK miliki pada saatnya nanti,” tutur Ali.
Lebih lanjut, Ali menegaskan, pihaknya patuh pada aturan dan mekanisme hukum yang berlaku sebagai pijakan dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR. Di sisi lain, dia meminta agar pihak-pihak tidak menyimpulkan sendiri terkait kasus yang tengah ditangani di tahap penyidikan tersebut.
“Silakan masyarakat ikuti dan kawal dan kami juga berharap pihak terkait tidak simpulkan secara dini apa yang sedang KPK selesaikan pada proses tahap penyidikan ini,” ujar Ali.
Tersangka lebih dari 2 orang
KPK telah menetapkan tersangka terkait kasus dugaan pencurian uang rakyat atau korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. KPK menyebut ada lebih dari dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Lebih dari dua orang tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa, 27 Februari 2024.
Ali menjelaskan dugaan korupsi tersebut terkait dengan dengan pengadaan perabotan atau furniture rumah jabatan anggota DPR, seperti perabotan kamar mandi, ruang tamu, dan lainnya.
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyebut pengadaan perabotan diduga dilaksanakan hanya sebagai formalitas dan prosesnya melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.