PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan kenaikan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu, 28 Februari 2024.
Penganugerahan ini memicu polemik. Banyak pihak menyinggung Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024. Mereka mempertanyakan kelayakan dan kepatutan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa tersebut. Pasalnya, penganugerahan tersebut dianggap sangat kental dengan nuansa politis.
Jokowi menjawab keresahan itu melalui cuitan di akun X pribadinya. "Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya pun menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan," kata Jokowi.
Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto pernah menduduki jabatan-jabatan tinggi strategis pada TNI-AD sepanjang berkarier. Selain penugasan pada operasi-operasi penting, Prabowo Subianto juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima KOSTRAD.
Sesuai Undang-Undang
Pengamat kebijakan publik, Fajar Arif Budiman, mengungkapkan, segala penganugerahan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Penganugerahan tersebut merupakan usulan Panglima TNI yang telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, serta sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009," ujarnya, Kamis 29 Februari 2024.
Menurut Fajar, publik perlu mengingat bahwa penganugerahan tersebut bukan hal baru di Indonesia. “Sebelumnya Pak Sarwo Edhie Wibowo, Pak Agum Gumelar, Pak Hari Sabarno, Pak Hendropriyono, hingga Pak SBY telah menerima kehormatan serupa," ucapnya.
Fajar juga menyatakan, selain karena layak dan patut, Prabowo menerima kenaikan pangkat itu juga karena berkaitan dengan persiapan menjadi presiden. Dengan demikian, hal tersebut wajar.
“Pak Prabowo akan segera dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai presiden, dirinya akan menjabat menjadi Panglima Tertinggi TNI," ucapnya.
Fajar menamanbahkan, jenderal penuh atau bintang empat akan menjadi variabel yang menguatkan perannya. Prabowo tidak hanya sebagai presiden yang telah dikehendaki oleh supremasi sipil melalui demokrasi elektoral, tetapi juga sebagai perwira TNI dengan pangkat tertinggi. "Hal ini akan semakin menguatkan Indonesia dari sisi kelembagaan," tuturnya.***