kievskiy.org

Susah Cari Kerja, Warga Bekasi Gugat Syarat Batas Usia di Lowongan Kerja ke MK

Ilustrasi wawancara kerja.
Ilustrasi wawancara kerja. /Freepik/yanalya

PIKIRAN RAKYAT - Seorang warga Bekasi bernama Leonardo Olefins Hamonangan mengajukan gugatan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatan yang tercatat dengan nomor perkara 35/PUU/XXI/2024, Leonardo menilai banyak pemberi kerja yang menormalisasi syarat batas usia maksimal 25 tahun dalam lowongan kerja. Hal itu mengakibatkan adanya diskriminasi bagi seluruh angkatan kerja.

Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan telah digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Bakal Hapus Syarat Batas Usia Pelamar Kerja: Kami Berikan Suasana yang Fair

"Nama saya Leonardo Olefins Hamonangan. Usia saya saat ini adalah 23 tahun. Saat ini status saya adalah belum bekerja. Kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Ketiga menyatakan, telah dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, telah dianggap dibacakan," kata Leonardo dalam risalah persidangan yang diunggah di laman mkri.id, dikutip pada Rabu, 6 Maret 2024.

Leonardo mengatakan, Pasal 35 ayat (1) dalam UU Ketenagakerjaan mengatur soal perekrutan. Perusahaan pun diberikan kebebasan untuk merekrut karyawan dan seringkali menetapkan persyaratan kerja yang menghambat dirinya mendapatkan pekerjaan.  

"Pasal tersebut telah menimbulkan banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menetapkan persyaratan pekerjaan yang menghambat Pemohon untuk memperoleh pekerjaan. Seperti misalnya pengalaman kerja, kemudian juga adanya batas usia, kemudian juga ada persyaratan-persyaratan yang menghambat persyaratan Pemohon untuk melamar pekerjaan," ujarnya.

Leonardo juga membaca petitumnya. Dia meminta agar Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945.

"Dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai 'pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja diharapkan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua pencari kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Dilarang memuat persyaratan-persyaratan mendiskriminasi usia pelamar, latar belakang, pengalaman kerja, jenis kelamin, agama, ras, orientasi seksual, pemberi kerja juga diharuskan untuk melakukan proses seleksi yang transparan dan objektif dalam memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia'," ucapnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat