/photo/2024/02/28/162569817.png)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), enggan menanggapi soal kabar Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang akhir-akhir ini santer dikaitkan dengan partainya. "Tanya Pak Jokowi, lah," ucap Bamsoet di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.
Kendati demikian, Bamsoet menyatakan bahwa Partai Golkar terbuka apabila Jokowi ingin bergabung. Terlebih, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartato, sudah mempersilakan Jokowi bergabung.
"Kalau Golkar, sih, terbuka (Jokowi bergabung). Sebagaimana posisi Ketua Umum kami, maka kita sebagai partai, (kami) terbuka menerima siapa saja," ujar Bamsoet.
Dinamika jika Jokowi bergabung
Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai ada potensi dinamika terjadi di Partai Golkar jika Jokowi bergabung.
Pertama, kata Ujang, akan ada upaya mengubah aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) partai untuk mengakomodasi Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar.
"Akan ada resistensi jika Jokowi memaksakan jadi ketua umum, karena di partai itu punya aturan, punya konstitusi, punya anggaran dasar, punya aturan rumah tangga yang harus ditaati," ucap Ujang saat dihubungi Pikiran Rakyat Senin, 4 Maret 2024.
Ujang menilai, terlalu dini apabila Jokowi langsung menduduki posisi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartato. Dia mengatakan, Golkar seharusnya menegakkan aturan terkait pemilihan ketua umum, termasuk terhadap Jokowi.
"Kalau hanya untuk mengakomodasi (kepentingan) Jokowi, itu bahaya bagi partai beringin (Partai Golkar). Partai yang punya sejarah, masa dengan mudahnya diobok-obok," katanya.***