PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengikuti rapat dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024, terkait percepatan transformasi layanan terpadu digital yang tengah dilakukan pemerintah.
Anas mengatakan, Indonesia saat ini sedang bersiap mengukir sejarah baru sebagai negara dengan layanan digital terpadu sebagaimana negara-negara maju lainnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Anas melanjutkan, Presiden Joko Widodo terus memberi arahan terkait keterpaduan layanan digital.
“Aspek regulasinya sudah tuntas dengan beberapa Perpres yang diteken Bapak Presiden, dan sejak Januari 2024 hingga saat ini tim lintas kementerian/lembaga bekerja dan kolaborasi mewujudkan sejarah baru, di mana untuk pertama kalinya Indonesia akan punya layanan digital terpadu, salah satunya dengan interoperabilitas ribuan aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,” ujar Anas.
Selama ini, lanjut Anas, sebagian layanan publik memang sudah digital, tetapi saling terpisah. Belum ada interoperabilitas, termasuk soal data. Puluhan ribu aplikasi layanan pemerintah baik di pusat maupun daerah hadir di masyarakat, dan malah membuat warga bingung dalam mengakses layanan pemerintah.
“Selama ini layanan masih belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pengguna (user centric), melainkan pendekatannya per instansi pemerintah. Ketika rakyat/masyarakat ingin akses layanan kesehatan misalnya, harus download dan isi data di aplikasi kesehatan. Lalu ingin akses layanan pendidikan, download lagi aplikasi pendidikan dan isi data lagi. Kalau butuh akses puluhan layanan, maka harus download juga puluhan aplikasi dan isi data dari awal puluhan kali. Masyarakat kesulitan, padahal Presiden inginnya ini serba mudah dan cepat,” jelas Anas.
Hal berbeda terjadi di banyak negara maju, di mana semua layanan sudah terintegrasi. Warga di sejumlah negara maju ketika butuh layanan, dari pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya, langsung menuju ke satu sistem terpadu.
“Kalau kita mengacu ke negara-negara dengan transformasi digital yang kerap dijadikan benchmark, warganya cukup masuk ke satu sistem atau portal untuk semua jenis layanan. Aksesnya single-sign on (SSO), juga satu kali isi data untuk berbagai layanan. Kalau di kita kan belum seperti itu, makanya Presiden Jokowi ingin ini segera beres,” jelas Anas.
Anas menambahkan, dalam rapat di Istana, Presiden Jokowi menekankan untuk mempercepat sejumlah langkah teknis. Saat ini tim digital pemerintah atau GovTech telah terbentuk dengan nama INA Digital. GovTech adalah tim pengelola digital yang bertugas memandu dan mengeksekusi keterpaduan layanan digital nasional.
“Tim GovTech bersama Tim SPBE Nasional dan berbagai kementerian/lembaga, terus rapat maraton karena banyak hal teknis harus dikonsolidasikan, seperti integrasi identitas kependudukan digital, identitas digital terpadu yang memadukan NIK, SIM, NIP kalau warganya ASN, paspor dan sebagainya. Jadi tim koordinasi terus di tingkat teknis, bukan rapat formalitas,” jelas Anas.