PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menyebut korupsi di kalangan anggota DPRD masih menjadi permasalahan serius. Menurutnya, anggota DPRD kerap tersangkut masalah hukum lantaran menerima suap, menyalahgunakan wewenang, dan menerima gratifikasi.
“Sejarah membuktikan bahwa yang menjadi 'pasien' terbanyak KPK salah satunya anggota dewan, seperti dari Sumatera Utara, Malang, dan beberapa tempat lain yang tidak perlu saya sebut,” kata Ghufron dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Hotel Merylin Park, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2024.
Sejak 2004-2023, kata Ghufron, korupsi yang melibatkan anggota DPR/DPRD masuk dalam tiga terbesar tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan. Jumlahnya 344 kasus. Data tersebut menegaskan, anggota DPRD rawan terjerat modus operandi korupsi.
Oleh sebab itu, Ghufron mendorong anggota DPRD menerapkan beberapa strategi konkret untuk terhindar dari jeratan korupsi. Strateginya adalah membangun jiwa dan mental melayani, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Kemudian, evaluasi dan buka sistem pelayanan pasti, transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Lalu, terapkan sistem reward-punishment bagi pelayanan. Undang apresiasi dan peran serta masyarakat.
“Jangan anggap KPK sebagai musuh. Kita bisa bekerja sama membangun negeri lewat kolaborasi,” tutur Ghufron.
Tanamkan budaya antikorupsi
Ghufron mengatakan, warisan terbaik dari pemerintah bagi bangsa bukan inflasi politik, melainkan budaya antikorupsi. Menurutnya, budaya antirasuah akan melahirkan pemimpin serta aparatur negara yang jujur, adil, dan berdaya guna pada masa mendatang.
“Tantangan terbesar pada masa kini adalah korupsi. Kalau kita kemudian hanya berpangku tangan dan memperkaya diri selama masa jabatan, maka yang Anda wariskan pada anak-cucu Anda hanyalah inflasi politik,” ucapnya.