PIKIRAN RAKYAT - Jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia selanjutnya, rincian skema program makan gratis yang dijanjikan oleh pasangan masih belum terungkap dengan jelas.
Saat kampanye, program ini diusung sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi stunting di Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada perincian yang konkrit mengenai implementasinya.
Drajad Wibowo, anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa program ini seolah-olah akan memberikan tambahan pemasukan bagi masyarakat miskin, namun juga mengundang keraguan.
Menurutnya, program tersebut mungkin akan meningkatkan pendapatan mereka secara statistik, namun tidak secara signifikan memutus lingkaran kemiskinan.
Namun, Esther Sri Astuti, seorang ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), mengungkapkan keraguan terhadap klaim tersebut. Menurutnya, program tersebut mungkin terdengar membantu pada awalnya, namun tidak dapat diandalkan untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang.
Terlebih lagi, dalam kondisi perekonomian global yang tidak stabil saat ini, ia menyarankan agar program ini ditunda.
Namun demikian, Gibran Rakabuming Raka, dalam pernyataannya di Jakarta Utara, menyatakan bahwa skema program masih dalam proses perumusan. Drajad Wibowo menegaskan bahwa implementasi program ini akan mengikuti ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Meskipun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp400 triliun, program ini tidak akan langsung diterapkan secara penuh pada tahun 2025.
Menurut Drajad, tahun tersebut akan menjadi periode uji coba sambil belajar. Dana untuk program tersebut diperkirakan akan diambil dari tambahan penerimaan negara dan ruang fiskal yang ada, termasuk perbaikan dalam pengelolaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan sumber-sumber potensial lainnya.