kievskiy.org

Jokowi Bilang Gak Boleh Ikut Nimbrung Susun Kabinet, 100 Persen Hak Prerogatif Presiden

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto pada 2019.
Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto pada 2019. /Antara/Akbar Nugroho Gumay

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo dengan tegas menyampaikan bahwa susunan kabinet 2024-2029 merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto, presiden terpilih. Hal itu disampaikannya seusai meninjau pameran kendaraan listrik di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

"Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden Terpilih," ujarnya, saat ditanya apakah diminta atau ikut memberi saran ihwal susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ayah Gibran Rakabuming itu menekankan, memberikan saran bisa saja diberikan bila terdapat permintaan dari presiden terpilih.

"Kalau minta saran gak apa-apa (memberi saran), kalau minta saran. Tapi kalo gak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, nah itu yang gak boleh," tutur dia.

Jangan masukkan orang toxic

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 29 November 2023.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 29 November 2023.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi saran kepada Prabowo. Dia mewanti-wanti untuk membentuk kabinet dengan baik.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucap Luhut dalam Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat.

Menko Marves itu bukan orang baru di pemerintahan. Luhut telah bekerja selama 10 tahun terakhir dalam pemerintahan Jokowi. Dia mengungkapkan, permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

"Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," ucap dia, seperti dilaporkan Antara.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat