PIKIRAN RAKYAT - PDIP disarankan untuk menjadi oposisi yang bermartabat. Partai berlogo Banteng itu sebaiknya tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024 nanti.
PDIP pun disarankan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto sebagai oposisi bermartabat. Apalagi, sinyal untuk opisisi sudah disampaikan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri pada pidatonya di Rakernas V pada Jumat 24 Mei 2024.
"Narasi seperti yang 'di sana dan di sini', kemudian narasi 'check and balances' atau 'kekuatan penyeimbang merupakan suatu hal yang penting dalam negara demokrasi'. Bisa dikatakan sebagai narasi yang mengondisikan seperti apa sebenarnya maunya Megawati kepada para pengurus partai dan kader," tutur Pakar komuniksi politik Universitas Padjajaran, Dadang Rachmat Hidayat pada Sabtu 25 Mei 2024.
Menurutnya, meski nanti PDIP berada di luar pemerintahan, tidak berarti mereka anti pemerintah.
"Di mana jika ada program pemerintah yang pro rakyat didukung, jika tidak bisa dikoreksi. Artinya jadi oposisi bermartabat," kata Dadang Rachmat Hidayat.
"Begitu juga jika berada dalam pemerintahan harus bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap program pemerintah, jadi anggota koalisi yang juga bertamabat," ucapnya menambahkan.
Hubungan Megawati-Prabowo
Jika memang PDIP belum memutuskan akan berada di luar atau di dalam pemerintah pada Rakernas V ini, hal itu dinilai karena hubungan baik Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
"Bisa saja menjelang Oktober nanti peta politik berubah, PDIP bisa saja merapat,"ucap Dadang Rachmat Hidayat.
Megawati Soekarnoputri disebut-sebut memberi sinyal keras partainya akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang memiliki keteguhan dan keberanian.