PIKIRAN RAKYAT - Slogan 'All Eyes on Papua' mencuat tidak lama setelah ramai tren 'All Eyes on Rafah' yang disebarkan melalui fitur Add Yours di Instagram Story. Komunitas adat dan generasi muda Papua pun berharap gerakan di sosial media ini mendorong solidaritas nyata terhadap isu Papua.
Akan tetapi, mengapa kita terkesan baru peduli dan membuat tren All Eyes on Papua baru-baru ini? Unggahan dengan slogan ini beredar di Instagram awal Juni 2024 lalu, beberapa hari setelah kemunculan foto yang diproduksi aplikasi kecerdasan buatan (AI).
Foto berslogan “All Eyes on Papua” diciptakan AI. Foto hitam-putih tersebut menampilkan sebuah mata dan empat paragraf penjelasan situasi masyarakat Awyu. Terdapat pula tautan menuju situs petisi publik change.org.
Petisi itu mengajak publik mendorong Mahkamah Agung (MA) mencabut izin lingkungan perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Izin yang diperoleh korporasi itu dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Dengan izin tersebut, PT Indo Asiana Lestari berhak menggunduli hutan yang diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat Awyu.
Munculnya Tren 'All Eyes on Papua'
Unggahan “All Eyes on Papua” beredar di dunia maya tak lama setelah aksi sejumlah perwakilan Suku Awyu di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada 27 Mei 2024 lalu. Bersama beberapa lembaga seperti Greenpeace dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang mendampingi mereka, sejumlah perwakilan Suku Awyu datang mengenakan pakaian adat.
Mereka melantunkan nyanyian, menari, dan membentangkan poster bertuliskan ‘Selamatkan Hutan Adat Papua dan ‘Papua Bukan Tanah Kosong’. Suku Awyu menggelar aksi di depan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu karena gugatan mereka terhadap izin lingkungan PT. Indo Asiana Lestari kini berada di tingkat kasasi.
Dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, para hakim MA nantinya akan memutuskan apakah akan menerima gugatan itu atau kembali memenangkan perusahaan kelapa sawit tersebut.
Suku Awyu sebelumnya kalah di dua tingkat peradilan, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada November 2023 dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Maret 2024.