PIKIRAN RAKYAT - Nahdlatul Ulama (NU) tampaknya menjadi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang paling semangat mendapat izin pengelolaan tambang dari Presiden Jokowi. Mereka langsung tancap gas mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan, bahkan sudah mendirikan PT sendiri.
Tak mengherankan, karena keluarnya izin ormas keagamaan untuk mengelola tambang merupakan janji Jokowi di hadapan warga NU pada 2021 lalu. Presiden pernah menjanjikan konsesi pertambangan mineral dan batubara kepada generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) Pada 2021. Alasannya, dapat menggerakkan gerbong-gerbong ekonomi kecil.
NU pun menyambut baik keluarnya aturan tentang izin pengelolaan tambang itu. Sebab, mereka membutuhkan revenue alias pemasukan dana untuk mengurus umatnya.
Apalagi, ormas Islam itu memiliki lebih dari 30.000 pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan lain yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya-sumber daya, dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini," tutur Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf.
"Maka, NU butuh revenue," ucapnya menambahkan.
Di tengah kebutuhan itu, Pemerintah kemudian memberikan kesempatan bagi ormas Islam. Sehingga, Jokowi berjanji akan menyediakan konsesi tambang untuk NU pada saat Pembukaan Muktamar ke-34 di Lampung yang digelar Desember 2021 lalu.
Meski pada saat itu Yahya Cholil Staquf belum menjadi Ketum PBNU, tetapi dia menilai apa yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk perhatian pemerintah. Mereka pun menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan di Tanah Air.
"Kemudian Bagaimana NU menyikapi ini? Nah NU ini seperti saya katakan, butuh. NU ini butuh apa pun yang halal, yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi," katanya.